Leader's Talk Sesi 2, Jumat, 13 Juli 2018, di Kantor Sekretariat Negara dihadiri MenPANRB, Asman Abnur, Kepala Kantor Staf Presiden RI, Moeldoko, Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, Ceo Good News From Indonesia (GNFI), Wahyu Aji, Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman dan Wakil Walkota Batam, Amsakar Achmad.
Leader's Talk Sesi 2, Jumat, 13 Juli 2018, di Kantor Sekretariat Negara dihadiri MenPANRB, Asman Abnur, Kepala Kantor Staf Presiden RI, Moeldoko, Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, Ceo Good News From Indonesia (GNFI), Wahyu Aji, Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman dan Wakil Walkota Batam, Amsakar Achmad.

Learder’s Talk Sesi 2, MenPANRB: Pemerintah Membangun MPP Tidak Main-main

JAKARTA, publikreport.com – Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita.

Demikian kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Asman Abnur pada Leader’s Talk Sesi 2 di Kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jumat, 13 Juli 2018.

Pemerintah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), menurut Asman tidak main-main. Di dalam MPP tersedia berbagai jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan nantinya akan mengintegrasikan sistemnya. Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit.

Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga.

“Semuanya akan terus dikembangkan,” ujar Asman.

Konsep MPP ini, Asman mengungkapkan, mengadopsi dari Public Service Hall (PSH) milik Georgia. PSH di Georgia adalah pusat pelayanan yang melayani pelayanan secara terpadu dan terintegrasi, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah lokal di sana.

“Konsep dan prinsip tersebut tersebut kemudian kita adopsi dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya.

BACA JUGA: Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah? Ini Kata Pengamat

Sejalan dengan program prioritas Presiden RI, Joko Widodo, Asman mengatakan, pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah. Dengan harapan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) seperti Georgia.

PSH Georgia, Asman memaparkan, mampu meningkatkan ranking EoDB, 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72.

“Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,” tegasnya.

BACA JUGA: Pelayanan Publik, Adakah Perubahan Paradigma?

Hingga 2018, Asman melanjutkan, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kabupaten Karangasem.

BACA JUGA: Beribu Harapan di Mal Pelayanan Publik

Leave a Reply