“Daratan’ yang terlihat itu merupakan endapan tailing PT Freeport. (Foto: Yoga Pribadi)
“Daratan’ yang terlihat itu merupakan endapan tailing PT Freeport. (Foto: Yoga Pribadi)

Pemerintah Ambil Alih 51% Saham Freeport, Akankah jadi Kabar Baik bagi Lingkungan dan Orang Papua?

Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (FI) sepakat divestasi saham bisnis pertambangan emas di Pegubungan Grasberg, di Papua. Kamis, 12 Juli 2018, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Freeport menandatangani head of agreement dengan pokok perjanjian menyatakan pemerintah Indonesia ambil alih 51% saham Freeport.

Pengambilalihan ini dengan akuisisi hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto,-perusahaan asal Inggris-Australia sebanyak 40%. Pemerintah juga membeli semua saham PT Indocopper Investama, anak perusahaan Freeport, yang sebelumnya berafiliasi dengan Bakrie Group.

“Head of agreement yang ditandatangani ini langkah maju dan strategis dalam mewujudkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport dan FCX (Freeport Mc Moran Inc) 27 Agustus 2017,” kata Sri Mulyani Indarwati, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers di Jakarta.

Dalam kesepakatan sebelumnya, kata Sri Mulyani, ada lima pokok landasan hukum mengatur hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. Pokok perjanjian ini pula yang akan menentukan apakah perusahaan tambang ini mendapatkan perpanjangan kontrak dua kali, masing-masing sepuluh tahun, hingga 2041.

Pertama, Freeport harus mengubah status aktivitas di Pegunungan Grasberg, dari kontrak karya menjadi izin usaha operasi khusus operasi produksi (IUPK-OP). Konsekuensinya, Freeport harus mengikuti aturan perpajakan Indonesia dan membayar royalti untuk penerimaan negara.

Kedua, Freeport harus memberikan minimal 51% saham perusahaan untuk Pemerintah Indonesia. Ketiga, Freeport harus membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Keempat, penerimaan negara secara agregat atau total harus lebih besar dari penerimaan negara saat status aktivitas perusahaan kontrak karya.

Kelima, perpanjangan masa operasi maksimal dua kali 10 tahun akan diberikan setelah Freeport memenuhi kewajiban dalam IUPK-OP.

Saham Papua

Leave a Reply