You are currently viewing BKN Blokir 188 Data ASN Terlibat Korupsi

BKN Blokir 188 Data ASN Terlibat Korupsi

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan siap mendukung‎ penuntasan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Dukungan itu dilakukan BKN dengan memblokir data kepegawaian terhadap 188 ASN korupsi yang telah ditetapkan dalam keputusan yang sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.

Pemblokiran diambil, menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara untuk mencegah ASN yang terbukti korupsi tidak dibayar negara. Pemblokiran dilakukan atas laporan yang disampaikan PPK instansi kepada BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

“BKN turut mengapresiasi PPK instansi yang memiliki komitmen bersama menuntaskan kasus ASN Tipikor dan mencegah terjadinya kerugian negara,” jelasnya.

Untuk menuntaskan kasus keterlibatan para abdi negara dalam kasus korupsi, Ridwan menjelaskan, Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN bekerja sama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kerjasama itu dituangkan dalam Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor:B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 pada 1 Maret 2018, yang menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin PNS sesuai peraturan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

BACA JUGA: Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi

Dua kesepakatan itu, yakni:

Pertama, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN atau PNS yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kedua, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

“Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus PNS tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh pejabat Pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 pada 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian,” ujarnya.

Leave a Reply