Reklamasi yang terus berlangsung di pantai Manado, Sulawesi Utara. (Foto: Anton Wisuda/Mongabay Indonesia)
Reklamasi yang terus berlangsung di pantai Manado, Sulawesi Utara. (Foto: Anton Wisuda/Mongabay Indonesia)

Gelar Konsolidasi, Nelayan Sulut Ungkapkan Berbagai Persoalan

Nelayan tradisional dari berbagai daerah di Sulawesi Utara (Sulut) berkumpul di Sekretariat Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulut, Daseng Panglima, kota Manado. Di sana, mereka menggelar konsolidasi dan menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya masalah hak akses melaut, ruang kelola dan keterancaman ruang hidup masyarakat pesisir.

Nelayan di Manado, misalnya, dalam kurun beberapa waktu kedepan akan kembali berhadapan dengan proyek reklamasi pantai. Namun, program pembangunan di Manado utara seluas 200 hektar itu disebut-sebut tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai subjek pembangunan.

Yafred Laikun, nelayan Sindulang I mengatakan, hingga saat ini belum terasa inisatif pemerintah daerah untuk mendengar keluhan masyarakat sekitar lokasi target pembangunan. Padahal, sebagian di antara mereka khawatir, reklamasi di Manado utara dapat berdampak negatif pada lingkungan hidup.

“Kalau air naik, gorong-gorong itu rata air. Kalau ditimbun, dan hujan, sudah pasti kampung akan tenggelam. Kemudian, di tempat kami sudah penuh dengan batu. Perahu saya sudah hancur. Tapi, sampai saat ini, pemerintah tidak pernah melihat permasalahan nelayan. Seakan-akan lepas tangan,” terang Yafred, Selasa, 24 Juli 2018.

Lain lagi cerita nelayan Malalayang II. Di daerah itu, masyarakat pesisir menghadapi ancaman penggusuran. Bukan saja ruang tambat perahu, tapi juga pemukiman. Sudirman Hililo, koordinator Forum Nelayan Pesisir Pantai Malalayang II mengatakan, masyarakat di wilayah tinggalnya belum mendapat kepastian hak tinggal. Sebab, sudah sejak lama mereka harus berhadapan dengan klaim kepemilikan wilayah pesisir.

“Sampai saat ini, kami tidak mau bentuk kelompok nelayan untuk terima bantuan. Buat apa kami terima bantuan, kalau tempat tinggal kami bermasalah? Kami bernelayan tidak pernah dipandang oleh pemerintah, oleh pengambil kebijakan. Nelayan tidak pernah minta uang, cukup akui kami sebagai warga negara yang sah,” tegas Sudirman.

Di desa Tambala, kecamatan Tombariri, kabupaten Minahasa, nelayan mengeluhkan sulitnya memperoleh tambatan perahu yang aman ketika cuaca buruk. Sebab, di pesisir pantai telah terbangun tanggul setinggi 4 meter yang menyulitkan mereka untuk mengamankan perahu. Namun, jika tidak mencari lokasi yang aman, maka perahu-perahu nelayan akan rusak.

Konsekuensinya, mereka harus memanfaatkan pemecah ombak yang dibuat oleh hotel, tak jauh dari pemukiman nelayan. Menurut Alanuari Tamengge, warga desa Tambala, pemecah ombak itu adalah lokasi paling strategis untuk mengamankan perahu ketika cuaca buruk. Namun, seringkali pengelola hotel mengusir nelayan yang ingin parkir perahu di sana.

Leave a Reply