Hutan nan lebat ini masuk wilayah hutan larangan Nagari Sei Buluh, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia berada di dataran tinggi (hulu nagari), tak boleh ada yang menggangu di dalamnya. Warga patroli mandiri. Masyarakat memanfaatkan lahan dengan zonasi yang sudah mereka tentukan. Ada larangan, hutan cadangan, sampai lahan yang bisa dimanfaatkan buat bercocok taman pertanian dan pemukiman. Inilah salah satu konservasi-konservasi masyarakat. (Foto: Sapariah Saturi/ MONGABAY.co.id)
Hutan nan lebat ini masuk wilayah hutan larangan Nagari Sei Buluh, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia berada di dataran tinggi (hulu nagari), tak boleh ada yang menggangu di dalamnya. Warga patroli mandiri. Masyarakat memanfaatkan lahan dengan zonasi yang sudah mereka tentukan. Ada larangan, hutan cadangan, sampai lahan yang bisa dimanfaatkan buat bercocok taman pertanian dan pemukiman. Inilah salah satu konservasi-konservasi masyarakat. (Foto: Sapariah Saturi/ MONGABAY.co.id)

Perhutanan Sosial Dorong Reforestasi, Bukan Legalisasi Deforestasi

Oleh: Edi Suprapto*

Mohammad Adib, Dosen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, menulis Opini di Kompas 17 Juni 2018, berjudul “Perhutanan Sosial sebagai Legalisasi Deforestasi.”

Dalam artikel itu, lebih dari separuh tulisan (hanya) berisi data-data dan definisi deforestasi yang dikutip dari sejumlah sumber. Tanpa ada penjelasan memadai, penulis langsung menuliskan pernyataan bahwa, ‘..deforestasi juga dilakukan secara legal oleh negara atas 4,2 juta hektar melalui KLHK untuk program perhutanan sosial.’

Saya mencoba membaca secara cermat artikel ini, sayang sekali sampai akhir tulisan saya tak menemukan sama sekali penjelasan atau argumen bagaimana program perhutanan sosial yang dijalankan Pemerintah Joko Widodo atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bentuk deforestasi yang dilegalkan. Begitu juga ketika penulis berusaha, mempersempit kajian terkait pengelolaan hutan dan implementasi perhutanan sosial di Pulau Jawa.

Alih-alih mendapatkan penjelasan program perhutanan sosial sebagai legalisasi deforestasi, saya justru mendapatkan kesan penulis sama sekali tak paham perhutanan sosial baik secara konseptual maupun implementasi di lapangan. Lebih lanjut, tulisan ini mencoba menunjukkan penyesatan atau kesalahan dari tulisan itu.

Penyesatan pertama, pernyataan yang menyatakan, deforestasi dilakukan legal oleh negara atas 4,2 juta hektar melalui KLHK untuk program perhutanan sosial. Saya dapat katakan, penulis tampak tak cukup mendalami kebijakan maupun implementasi perhutanan sosial di Indonesia.

Sesungguhnya, tidaklah sulit mendapatkan informasi mengenai sejarah kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. Banyak pihak sudah menuliskan mengenai topik ini dan tersebar di internet, jurnal juga buku.

Dalam konteks kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia, kebijakan kehutanan yang dapat dikaitkan atau dikatakan sebagai model perhutanan sosial setidaknya sudah mulai sejak 1972, dalam bentuk program prosperity approach Perhutani yang makin terlembaga dalam program perhutanan sosial pada 1980-an atas dukungan Ford Foundation.

Sejak saat itu, berbagai peraturan juga dibuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk memperkuat perhutanan sosial. Beberapa antara lain, seperti ditulis Diah Suradiredja dkk (2017) adalah Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No 622/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan, pada 1997 diperbaiki melalui Kepmenhut dan Perkebunan No 677/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan. Setelah pemerintah menetapkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, kebijakan ini disesuaikan dan kembali diperbaiki melalui Kepmenhut dan Perkebunan No 865/1999. Pada tahun-tahun berikutnya, kebijakan terkait perhutanan sosial terus mengalami perubahan.

Leave a Reply