Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa memberikan Bimtek dan Sosialisasi SP4N-LAPOR se-Kalimantan di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa memberikan Bimtek dan Sosialisasi SP4N-LAPOR se-Kalimantan di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru.

KemenPANRB Dorong Daerah Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik

BANJARBARU, publikreport.com – Guna memperbaiki kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mendorong pemerintah daerah (pemda), salah satunya, menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

SIPPN ini diharapkan dapat menjadi peta pelayanan publik yang secara luas dapat diakses oleh masyarakat.

“SIPPN merupakan sebuah sarana publikasi dalam hal pelayanan publik. Sebelum terwujudnya peta pelayanan publik, yang diperlukan pertama ialah sebuah database, yang diantaranya harus diinput oleh pemerintah daerah,” jelas Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa pada Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPPN dan Sosialisasi Sistem PengelolaanPengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! Se-Kalimantan, di Gedung Bina Satria komplek Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru.

BACA JUGA: MPP Hambat Pencatatan SP Tenaga Kerja

Pemda, menurut Diah, melaporkan segala bentuk yang berhubungan dengan pelayanan publik, baik jenis pelayanan, jam kerja, maupun standard pelayanan ke aplikasi SIPPN. Dengan demikian akan dapat peta pelayanan publik yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat

BACA JUGA: Pemda Diminta Segera Lakukan Evaluasi Kelembagaan

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan penyediaan informasi pelayanan publik melalui SIPPN, Diah menjelaskan, merupakan dua hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kepala Daerah selaku Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada level pemerintahannya wajib memastikan keberadaan kedua hal tersebut.

BACA JUGA: MenPANRB: Jangan Takut, Adukan Pelayanan Publik Kurang Baik

SP4N-LAPOR!, Diah melanjutkan, merupakan rumah besar pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu dan berjenjang,  cepat dan tuntas. Untuk itu kepada setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut berdasarkan  prinsip “No Wrong Door Policy” yang berarti masyarakat dapat mengadu dimana saja malalui kanal apa saja yang terintegrasi dengan LAPOR!, sehingga laporan tersebut diselesaikan oleh instansi yang berwenang menindaklanjuti.

BACA JUGA: Pelayanan Publik, Adakah Perubahan Paradigma?

“Dengan adanya layanan satu pintu SIPPN dan LAPOR!-SP4N diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan yang cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,” terangnya. | DORANG

Leave a Reply