Suasana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu, 01 Mei 2016. Ikan hiu menjadi salah satu tangkapan nelayan Sabang. (Foto: M Ambari)
Suasana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu, 01 Mei 2016. Ikan hiu menjadi salah satu tangkapan nelayan Sabang. (Foto: M Ambari)

Demi Impor Ikan, Jepang Bantu Bangun 6 Pelabuhan Pulau Terluar Indonesia

Pemerintah Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan Internasional Cooperation Agency/JICA) memberikan bantuan hibah dana untuk program pengembangan sektor perikanan di pulau-pulau terluar Indonesia kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Bantuan hibah senilai 2,5 miliar Yen atau senilai Rp324 miliar itu diresmikan dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah oleh Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dengann Perwakilan JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka di Kantor KKP, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Usai penandatanganan, Nilantor menjelaskan dana hibah itu untuk membantu program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dari KKP dalam hal pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia.

Keenam pelabuhan perikanan dan pasar ikan di pulau terluar itu yaitu di Sabang (Provinsi Aceh), Natuna (Provinsi Riau), Morotai (Provinsi Maluku), Saumlaki (Provinsi Maluku), Moa (Provinsi Maluku), dan Biak (Provinsi Papua).

Untuk Sabang dialokasikan dana sebesar 1,2 miliar yen, dan akan digunakan untuk pembangunan cold storage, processing, instalasi pengolahan, tempat pendaratan ikan, dan pemberhentian kapal. Juga dibangun ice flake machine berkapasitas 10 ton juga akan disiapkan.

Pembangunan fasilitas serupa serupa juga akan dilakukan di Kepulauan Natuna dengan alokasi dana sebesar 983 ribu yen, Morotai sebesar 707 juta yen, Saumlaki 692 juta yen, Moa 424 juta yen, dan Biak sebesar 260,9 juta yen.

“Jadi total 2,5 milyar yen. Saat ini masih disiapkan kajiannya. Proyek ini disiapkan untuk (operasional pada tahun) 2020, kita harus mengejarnya. Waktu pembangunannya serentak di 6 lokasi dan akan dikerjakan dalam waktu enam bulan ke depan terhitung dari hari ini,” lanjut Nilanto dalam siaran pers KKP.

“Kami ingin dari hulu ke hilir, fasilitas itu ada semuanya. Jadi kita ingin memastikan pembangunan mulai dari tepi pantai, kapal mendarat, kemudian ke tempat pengolahan itu terjamin. Kami ingin perbaiki semuanya. Jadi dari mulai menangkap ikan, prosesnya disimpan di ice flake machine hingga dipasarkan terpantau,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Shinichi Yamanaka menjelaskan bantuan hibah tersebut sebagai bentuk peningkatan kerjasama Jepang dan Indonesia, yang diharapkan berdampak positif bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

“Setelah program ini selesai, nelayan kecil akan dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang sudah dibenahi. Mereka juga dapat menikmati berbagai fasilitas seperti tempat penyimpanan ikan. Semoga inisiatif kerjasama ini, dapat memberikan stimulus kepada usaha perikanan lokal dan standar hidup masyarakat pesisir, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia,” jelasnya.

Selanjut JICA bakal membantu KKP pada sektor konstruksi kapal patroli, kapal ikan serbaguna, serta pengawasan, dan pemanfaatan teknologi.

Kepentingan Jepang

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim melihat pemberian dana hibah itu karena Jepang berkepentingan dengan sumber daya ikan Indonesia.

“Terlebih, dari kajian stok sumber daya ikan (SDI), Indonesia mengklaim terus ada kenaikan. Sementara Jepang terus mengalami penurunan stok SDI. Alhasil, mereka butuh wilayah kaya sumber daya ikan di luar teritori mereka,” kata Halim yang dihubungi Mongabay-Indonesia pada Jumat, 03 Agustus 2018.

Sehingga hibah Jepang harus dimaknai oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat rantai bisnis di dalam negeri yang berorientasi produk jadi, bukan lagi mengekspor bahan mentah (raw material) ke luar negeri.

Dengan ekspor berorientasi produk itulah, lanjut Halim, kemandirian pengelolaan sumber daya ikan bisa terlaksana dan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan kecil.

“Sebaliknya jika pemerintah berfokus pada ekspor raw material ke Jepang, niscaya Jepang akan memperoleh surplus perdagangan. Karena Jepang memiliki kemampuan untuk mengekspor balik raw material dari Indonesia yang telah diolah,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Halim, dampak lingkungan juga penting untuk diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya ikan dalam skala yang lebih besar ini.

Leave a Reply