Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Swakelola tentang Survei Penilaian Tingkat Kesejahteraan SDM Aparatur Tahun 2018 dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kementerian PANRB, Adi Junjungan, dengan Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono, dengan disaksikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, dan Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat, 03 Agustus 2018.
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Swakelola tentang Survei Penilaian Tingkat Kesejahteraan SDM Aparatur Tahun 2018 dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kementerian PANRB, Adi Junjungan, dengan Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono, dengan disaksikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, dan Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat, 03 Agustus 2018.

Survei Kesejahteraan ASN, KemenPANRB Gandeng BPS

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan survei kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) diseluruh Indonesia.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPANRB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa BPS membantu KemenPANRB untuk melakukan survei perihal tingkat kesejahteraan ASN yang berada diberbagai daerah di indonesia.

Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk memberi kemudahan data dalam penyelesaian PP (Peraturan Pemerintah) Gaji dan Tunjangan. Salah satu komponen yang terdapat didalam PP Gaji dan Tunjangan ada tunjangan kemahalan, oleh sebab itu guna memperoleh data yang akurat, pihaknya menggandeng BPS untuk melakukan survei.

“Supaya kita memperoleh data yang akurat, maka BPS melakukan survei ke seluruh daerah di indonesia, pemetaan seperti apa khususnya dalam hal kesejahteraan,” ujarnya usai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Swakelola tentang Survei Penilaian Tingkat Kesejahteraan SDM Aparatur Tahun 2018 dengan BPS, di Kantor KemenPANRB, Jumat, 03 Agustus 2018.

Survei dan pendataan, Setiawan berharap dapat dilakukan setiap tahun, karena memang pendataan yang dilakukan sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan kebijakan yang akan diselesaikan kedepannya.

BACA JUGA: Anggap Bupati Sewenang-wenang, ASN Talaud ‘Curhat’ ke Gubernur

BACA JUGA: BKN Blokir 188 Data ASN Terlibat Korupsi

Leave a Reply