Hutan adat di Sorong, Papua, terbabat perusahaan untuk kebun sawit. (Foto: Pemuda Mahasiswa Iwaro/Mongabay Indonesia)
Hutan adat di Sorong, Papua, terbabat perusahaan untuk kebun sawit. (Foto: Pemuda Mahasiswa Iwaro/Mongabay Indonesia)

Menanti Peta Wilayah Adat Masuk Kebijakan Satu Peta

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan 09 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Ia bentuk perhatian penuh terhadap keberadaan masyarakat adat. Sayangnya, kondisi masyarakat masih dalam ketidakpastian, seperti di Indonesia.

Hak-hak masyarakat adat masih belum sepenuhnya terpenuhi meskipun pemerintah sudah menyatakan komitmen memberikan pengakuan dan perlindungan. Antara lain soal pengakuan hak wilayah, padahal masyarakat adat sudah membantu kerja-kerja pemerintah dengan menyediakan peta partisipatif tetapi tindaklanjut terbilang lamban. Bahkan, hingga kini, peta wilayah adat, belum masuk dalam peta tematik di Kebijakan Satu Peta, yang rencana rilis tak lama lagi.

Rukka Sambolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, hingga kini, peta tematik belum masuk dalam kebijakan satu peta pemerintah. Padahal, katanya, masyarakat adat sudah membantu kerja pemerintah dengan membuat peta partisipatif. Pemerintah tinggal menyelesaikan kerja-kerja itu.

“Sebenarnya 75% pekerjaan pemerintah kami sudah lakukan, seperti memetakan wilayah adat,” katanya di Jakarta, Kamis, 09 Agustus 2018.

Soal peta wilayah adat, katanya, AMAN telah menyampaikan kepada pemerintah sekitar 9,65 Juta hektar, terdiri dari 785 wilayah adat dari 18 provinsi di 33 kabupaten. Dari jumlah itu, ada 7,12 juta hektar (76%) dalam kawasan hutan dan 2,17 juta hektar (23%) di alokasi penggunaan lain serta 44.000 hektar (1%) di perairan.

AMAN mencatat, dari luasan 9,65 juta hektar wilayah adat yang sudah terpetakan, terdapat 5,95 juta hektar (62%) tanpa perizinan (clear and clean), 3,69 juta hektar (38%) terbebani perizinan. Selain itu, perizinan pun tumpang tindih satu sama lain dan bersifat sektoral.

Dari sisi kebijakan, AMAN juga mencatat, terdapat 1,61 juta hektar (25%) dari 51 wilayah adat ditetapkan berdasarkan produk hukum daerah (perda penetapan), 2,43 juta hektar (12%) dari 181 wilayah adat telah diatur berdasarkan produk hukum daerah (perda pengaturan). Sedangkan 6,06 juta hektar (63%) dari 553 wilayah adat belum memiliki produk hukum daerah (belum ada pengakuan).

Leave a Reply