Hutan adat di Sorong, Papua, terbabat perusahaan untuk kebun sawit. (Foto: Pemuda Mahasiswa Iwaro/Mongabay Indonesia)
Hutan adat di Sorong, Papua, terbabat perusahaan untuk kebun sawit. (Foto: Pemuda Mahasiswa Iwaro/Mongabay Indonesia)

Menanti Peta Wilayah Adat Masuk Kebijakan Satu Peta

Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat mengatakan, masyarakat adat bersama organisasi masyarakat sipil lebih 20 tahun mengerjakan peta wilayah adat. Peta-peta wilayah adat ini kemudian dikompilasi dalam portal“Satu Peta Rakyat Indonesia”.

“Saat ini, sudah mencapai 9,6 juta hektar. Dari 9,6 juta hektar, sudah 1,2 juta hektar atau 51 perta sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah melalui perda atau SK Bupati,” katanya.

Dalam konteks kebijakan satu peta, katanya, sudah memenuhi syarat untuk terintegrasi dalamnya. “Mudah-mudahan sebelum launching One Map Policy, peta-peta wilayah adat sudah masuk ke dalam kebijakan satu peta,” katanya.

Selain peta-peta wilayah adat, katanya, portal ini juga ada peta desa 11 juta hektar.

“Jadi sudah melampaui angka dua digit peta-peta yang diproduksi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Saya rasa ini sumbangsih besar dari masyarakat adat untuk pemerintah, untuk negara Indonesia.”

Di dalam peta ini, katanya, BRWA mengintegrasikan dengan peta-peta tematik lain. “Peta-peta kawasan hutan yang kami ambil langsung dari portalnya. Ditarik dari sistem, jadi bisa langsung overlay dengan peta wilayah adat. Klta bisa melihat bagaimana situasi tenurial wilayah adat di indoensia.”

Setelah overlay wilayah adat dengan tutupan kawasan hutan, katanya, ada 5,7 juta hektar potensi hutan adat di kawasan hutan. “Ini yang kami usulkan dicadangkan. Semoga ada satu keputusan dari KLHK untuk mencadangkan ini sebagai potensi hutan adat sebelum proses-proses kebijakan daerah disiapkan,” katanya.

Dalam portal ini, mereka juga mengintegrasikan data izin-izin hak guna usaha (HGU). Dalam peta ini, BRWA juga mencatat sebaran konflik di wilayah adat.

“Sebanyak 40 kasus dicatat dalam Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM sudah kami masukan ke dalam peta ini. Jadi bisa menavigasi sebenarnya sudah sejauh mana capaian penyelesaian konflik ini.”

Leave a Reply