Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey di depan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin, 20 Agustus 2018.
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey di depan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin, 20 Agustus 2018.

Ini Rancangan KUA PPAS APBD TA 2019 Pemprov Sulut

MANADO, publikreport.com – Terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran (TA) 2019, sebagaimana dipaparkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey di depan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin, 20 Agustus 2018, pagi, sebagai berikut:

  1. TA 2019 adalah tahun ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sulut.

Kebijakan Umum Anggaran 2019 Provinsi Sulut mengacu pada kebijakan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

  1. Prioritas Pembangunan 2019:

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan, kedaulatan pangan, trantibmas dan sukses Pemilu Presiden dan Legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata, pengelolaan bencana dan mitigasi iklim.

  1. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUA PPAS 2019 mengacu pada asumsi KUA Nasional.

TA 2019 pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8-5,2 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5-9,5 persen, rasio gini di kisaran 0,38-0,39 serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 71,98.

  1. Provinsi Sulut dalam kebijakan anggaran 2019 ditetapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diharapkan dapat mencapai lebih dari Rp120 triliun dan PDRB per kapita mencapai lebih dari Rp40 juta per kapita, angka inflasi pada kisaran 3-4 persen, ekonomi Sulut tahun 2019 tumbuh 6,3-6,5 persen, kemiskinan bisa diturunkan pada kisaran 7,8-7,9 persen, angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,65-6,7 persen dan asumsi target IPM dapat mencapai angka 71,8.
  2. Dalam KUA – PPAS 2019, perencanaan pendapatan daerah difokuskan pada upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot potensi pajak dan retribusi daerah.

Total pendapatan daerah tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp2.935.783.325.000, yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

  1. Sambil menunggu penetapan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana Perimbangan, maka KUA PPAS tahun 2019 masih menggunakan angka yang sama dengan Dana Perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum) yang diterima tahun 2018. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dimasukkan dalam skema pendapatan maupun belanja, sebagaimana arahan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.
  2. Dalam KUA PPAS 2019, kenaikan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Leave a Reply