Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyerukan ‘Kampanye Stop Diskriminasi Dalam Ketenagakerjaan’ di Gorontalo, Selasa, 28 Agustus 2018.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyerukan ‘Kampanye Stop Diskriminasi Dalam Ketenagakerjaan’ di Gorontalo, Selasa, 28 Agustus 2018.

Menteri PPPA Serukan Stop Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan

GORONTALO, publikreport.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana Yembise menilai saat ini pekerja/buruh perempuan bekerja hampir di semua sektor. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka kerap diperhadapkan dengan berbagai resiko yang berpotensi mengganggu kesehatan.

“Hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan (49,75%). Namun dalam kehidupan sehari-hari, perempuan masih mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan akibat diskriminasi gender, seperti marjinalisasi (peminggiran/pemiskinan), sub-ordinasi, pelabelan (stereotype), kekerasan, dan beban kerja. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin maju, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dan proporsional karena disisi lain, pekerja/buruh perempuan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bertanggungjawab terhadap kualitas anak sebagai generasi penerus. Sesuai kodratnya, mereka mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kondisi ini memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang baik,” papar Yohana saat menyerukan ‘Kampanye Stop Diskriminasi Dalam Ketenagakerjaan’, Selasa, 28 Agustus 2018 di Gorontalo.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia, menurut Yohana, terus meningkat setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 262 juta jiwa, dengan angkatan kerja 128 juta jiwa (48%), 121 jiwa diantaranya telah bekerja dan  46,3 juta jiwa  adalah pekerja perempuan.

Kementerian PPPA, Yohana membeberkan, mencatat sejumlah permasalahan dalam ketenagakerjaan, seperti:

  1. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja;
  2. Peran dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan masih rendah. TPAK LK= 81,97%, Pr=50,77% (BPS 2016);
  3. Masih adanya diskriminasi dalam ketenagakerjaan, mulai dari penerimaan, saat kerja, dan purna kerja;
  4. Masih lemahnya pengawasan dalam hubungan kerja;
  5. Masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama perempuan;
  6. Minimnya ketersediaan data pelanggaran hak pekerja.

Melihat masih banyaknya permasalahan dalam ketenagakerjaan,  Yohana menyerukan, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam hal ini pekerja/buruh perempuan.

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain mengatur perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial sebagai dampak pengiriman TKI, menyangkut ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak-anak TKI yang ditinggalkan.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah mengatur kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dan segala bentuk upaya kesehatan yang harus disediakan pengelola tempat kerja.

Leave a Reply