Ilustrasi. Suasana salah satu persidangan yang melibat PNS atas kasus korupsi di daerah.
Ilustrasi. Suasana salah satu persidangan yang melibat PNS atas kasus korupsi di daerah.

BKN Minta PPK Berhentikan 2.357 PNS

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2015 ditemukan data terdapat kurang lebih 97.000 PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak mengisi atau melakukan pendaftaran ulang. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, M Ridwan mengungkapkan, ditemukan salah satu penyebabnya adalah karena mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena berstatus sebagai narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data PNS yang terlibat Tipikor dengan  putusan pengadilan berkekuatan tetap (inkracht), diperoleh data 2.674 PNS Tipikor inkracht, dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS, serta yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS,” ungkap Ridwan dalam siaran persnya Selasa, 04 September 2018, sore.

BACA JUGA: Masihkah PNS yang Berstatus Terpidana Berhak atas Jaminan Pensiun?

Sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Ridwan mengatakan, untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara, BKN melakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional.

BACA JUGA: Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi

Mengenai pemberhentian terhadap 2.357 PNS yang memiliki satus inkracht sebagai terpidana Tipikor itu, Ridwan menjelaskan, hal itu merupakan kewajiban dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sudah dicabut), UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sudah dicabut), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

BACA JUGA: Aturan Tentang Batasan Usia Pensiun Dini PNS

BKN, Ridwan melanjutkan, siap membantu instansi pemerintah yang bermaksud melakukan verifikasi dan validasi terhadap  PNS Tipikor inkracht tersbeut.

“BKN berharap masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2018,” tegasnya. | DORANG

Leave a Reply