Foto atas: Kaka Slank berbincang dengan Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa saat konferensi pers di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 03 September 2018, tentang permasalahan tambang di Pulau Bangka. (Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia)
Foto atas: Kaka Slank berbincang dengan Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa saat konferensi pers di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 03 September 2018, tentang permasalahan tambang di Pulau Bangka. (Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia)

Kaka Slank Serukan Pemulihan Lingkungan di Pulau Bangka Sulut

Meski polemik mengenai pertambangan di pulau Bangka belum benar-benar berakhir, namun angka kunjungan wisata di pulau itu disebut masih cukup stabil. Bahkan, sebelum keputusan MA terbit, wisatawan mancanegara yang khawatir keindahan pulau Bangka tak lagi bisa lagi disaksikan, mulai ramai-ramai mengunjunginya.

“Setelah putusan hukum, (kunjungan wisatawan) agak stabil. Tapi memang banyak wisatawan yang tiap tahun kembali ke pulau Bangka. Hampir tiap hari selalu ada. Walaupun kadang-kadang hanya tidur-tiduran di pantai, menyelam 1 atau 2 kali. Pariwisata di sana masih sangat potensial,” kata Angelique Batuna, pelaku wisata di pulau itu.

“Wisatawan dari Cina misalnya, sangat mengapresiasi dan sangat menghargai pesisir dan pantai-pantai yang kita punya. Jadi, kalau mereka datang, mengapresiasi, masa kita tidak sayang alam yang kita punya.”

Menurut Angelique, pencabutan izin pertambangan di pulau Bangka merupakan angin segar bagi investastor pariwisata. Sehatnya investasi di sektor tersebut diyakini akan membuka lapangan kerja, serta memberi kesempatan warga sekitar untuk meningkatkan keterampilannya.

“Tidak cuma gaji yang segitu-segitu aja. Tapi diberi peluang untuk belajar diving, bahasa Inggris. Sehingga kemampuan pribadinya pun akan berkembang,” ujarnya.

Karena itu dia berharap, pemerintah dapat segera memberi kepastian usaha, sekaligus membuktikan komitmen terkait pembangunan yang berpihak pada pariwisata dan lingkungan. “Pariwisata di pulau Bangka adalah alamnya. Nature tourism, bukan pariwisata buatan manusia. Kalau perusahaan bilang mau bikin wisata tambang, cuma orang buta dan gila yang mau pergi ke situ,” tegasnya.

Jalan di Tempat

Walau Menteri ESDM telah melakukan eksekusi putusan MA, namun proses penegakan hukum di pulau Bangka dianggap masih jalan di tempat. Sebab, rencana pemulihan yang sudah dibahas beberapa kementerian belum terealisasi. Persoalannya diyakini karena perusahaan tambang belum benar-benar angkat kaki dari pulau itu.

Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa mengatakan, sejak Menteri ESDM mencabut IUP OP, status perusahaan tambang dianggap ilegal jika tidak meninggalkan pulau Bangka. Hanya saja, perpecahan tidak hanya terjadi di tingkat akar rumput, tapi juga menjangkiti elit pemerintah di Jakarta.

“Tapi muncul kubu lain, yang berniat mengaktifkan izin lagi. Jadi publik dibuat bingung. Hukum kita masih bisa dipermainkan dengan berbagai cara. Makanya, KPK ada di kasus pulau Bangka,” ujarnya.

Jull menilai, Kementerian Desa sempat berencana menjadikan desa Kahuku, pulau Bangka, sebagai daerah wisata berbasis masyarakat. Lewat konsep itu, masyarakat akan terlibat langsung sebagai pelaku pariwisata.

Namun, dia meyakini, pengembangan pariwisata di pulau Bangka baru bisa terwujud jika ada itikad baik dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk menyelesaikan polemik. “Kalau tidak ada political will, dari Pemprov dan Pemkab, tidak bisa dilakukan. Padahal pemerintah pusat sangat ingin menaikkan potensi wisata di pulau Bangka.”

Pecahnya Penggugat

Leave a Reply