Foto atas: Kaka Slank berbincang dengan Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa saat konferensi pers di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 03 September 2018, tentang permasalahan tambang di Pulau Bangka. (Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia)
Foto atas: Kaka Slank berbincang dengan Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa saat konferensi pers di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 03 September 2018, tentang permasalahan tambang di Pulau Bangka. (Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia)

Kaka Slank Serukan Pemulihan Lingkungan di Pulau Bangka Sulut

Berlarut-larutnya polemik pertambangan di pulau Bangka berdampak 5 dari 9 penggugat memutuskan berdamai dengan perusahaan tambang. Sebab, meski sudah tidak beroperasi, namun alat berat dan bangunan PT MMP masih ada di pulau itu.

Jull mengatakan, perusahaan tambang bisa saja menggunakan perpecahan itu sebagai legitimasi. Namun, menurutnya, akta perdamaian yang sudah dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan hukum pada saat banding dan kasasi, tidak diperhitungkan oleh hakim.

“Silakan mereka berdamai. Bukan berarti gugatan dicabut, secara hukum jalan terus. Karena, itu (perdamaian 5 penggugat dengan PT MMP) tidak diperhitungkan oleh hakim pengadilan tinggi dan hakim MA. Tuntas. Tidak ada persoalan. Pulau Bangka harus diselamatkan,” tambahnya.

Eduard Gaghamu, salah satu penggugat dari Desa Libas membantah kabar yang menyebut bahwa seluruh penggugat telah berdamai dengan perusahaan tambang. Permasalahan tambang di pulau Bangka hanya bisa diselesaikan lewat jalur hukum.

“Tidak ada perdamaian dengan tambang. Kecuali (berdamai) dengan penolak dan penerima tambang, mereka saudara-saudari kami. Bukan perusahaan. Itu selesai di hukum, bukan perdamaian,” tegasnya. “Kami berhak di situ (Pulau Bangka), kami dibesarkan, dilahirkan dan hidup di situ. Jadi, kami harap, pertemuan ini bisa menyebarluaskan bahwa perusahaan tambang tidak ada kekuatan hukum.”

Sebelumnya, Senin, 09 Juli 2018, sejumlah perwakilan warga pulau Bangka sempat mendatangi kantor Pemprov Sulut untuk meminta pengaktifan kembali IUP PT MMP. Mereka berharap, Pemprov Sulut dapat menyampaikan tuntutan mereka pada pemerintah pusat.

Dikutip dari beritakawanua.com, perwakilan warga menyatakan kehadiran perusahaan tambang memberi manfaat ekonomi dan perbaikan taraf hidup bagi masyarakat. Sehingga, sejak dihentikannya kegiatan PT MMP, kegiatan ekonomi warga terhenti. Selain itu, mereka menilai, banyak aktifitas pertambangan di pulau kecil tidak mengurus izin pada KKP. Karenanya, mereka meminta KKP adil menyikapi perizinan di pulau Bangka.

“Kami sangat gembira menyambut penyelesaian gugatan terhadap izin PT MMP di masa lalu, yang dilakukan oleh sembilan orang dengan perdamaian dan pencabutan perkara. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengoperasikan kembali tambang PT MMP,” demikian dikatakan warga. | MONGABAY.co.id

Leave a Reply