Pertemuan mediasi terkait pendirian rumah ibadah di ruas jalan menuju Desa Loyow, Kecamatan Nuangan. Pertemuan yang berlangsung, Rabu, 05 September 2018, di Balai Desa Nuangan, dihadiri pemerintah kecamatan setempat, Kapolsek Nuangan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) serta perwakilan gereja yang disengketakan. Pertemuan menyepakati pendirian rumah ibadah itu untuk sementara akan dihentikan, hingga semua persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri itu terpenuhi. Serta FKUB dan seluruh elemen masyarakat diminta menjaga situasi kamtibmas agar tetap berjalan aman.
Pertemuan mediasi terkait pendirian rumah ibadah di ruas jalan menuju Desa Loyow, Kecamatan Nuangan. Pertemuan yang berlangsung, Rabu, 05 September 2018, di Balai Desa Nuangan, dihadiri pemerintah kecamatan setempat, Kapolsek Nuangan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) serta perwakilan gereja yang disengketakan. Pertemuan menyepakati pendirian rumah ibadah itu untuk sementara akan dihentikan, hingga semua persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri itu terpenuhi. Serta FKUB dan seluruh elemen masyarakat diminta menjaga situasi kamtibmas agar tetap berjalan aman.

Warga Tolak Pendirian Rumah Ibadah

RELIGI | HUKUM

BOLMONG, publikreport.com – Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ‘Eklesia’ yang belum lama didirikan, berada di ruas jalan menuju Desa Loyow, Kecamatan Nuangan, mendapat penolakan warga sekitar. Warga menolak lantaran beranggapan status gereja yang belum berijin berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Fenomena yang mengancam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ini, langsung direspons Kepala Kepolisian Bolaang Mongondow (Bolmong), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Gani Siahaan. Menghindari berkembangnya ancaman gangguan kamtibmas, Gani memerintahkan, Kepala Satuan (Kasat) Intelkam dan Kasat Binmas melakukan langkah-langkah kepolisian guna meredam permasalahan.

“Negara mengatur kerukunan umat beragama agar terjadi sinergitas dan tidak terjadi kegaduhan karena beda dalam pemahaman akan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu acuannya adalah Peraturan Bersama Menag dan Mendagri,” jelas AKBP Gani Siahaan.

BACA JUGA: GPdI Efrata Kairagi Terbakar

BACA JUGA: Masyarakat Tanjungbalai Sepakat Lupakan Konflik SARA

BACA JUGA: Mengganggu Peribadatan, Pria Ini Diamankan

Sebelumnya, Rabu, 05 September 2018, bertempat di Balai Desa Nuangan digelar pertemuan mediasi dalam bentuk audiensi guna pemecahan masalah. Pertemuan ini dihadiri pemerintah kecamatan setempat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Nuangan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) serta perwakilan gereja yang disengketakan.

Pertemuan menyepakati pendirian rumah ibadah itu untuk sementara akan dihentikan, hingga semua persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri itu terpenuhi. Serta FKUB dan seluruh elemen masyarakat diminta menjaga situasi kamtibmas agar tetap berjalan aman. Kesepakatan pertemuan ini diterima baik oleh pimpinan gereja dimaksud, Pendeta Alex Rorimpandey STh. Selanjutnya semua pihak yang hadir dalam pertemua menandatangani pernyataan kesepakatan bersama. | RIO YANTO

Leave a Reply