Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri.

Mendagri Minta Bupati/Walikota Segera Berhentikan PNS Terpidana Korupsi

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN), kini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta para bupati/walikota untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Permintaan tersebut disampaikan Mendagri melalui  Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada bupati/walikota di seluruh Indonesia.

“Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan extra ordinary crime. Dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya. khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera,” tegas Tjahjo, melalui Surat Edaran itu.

Bupati dan walikota di seluruh Indonesia, Tjahjo meminta, untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA: PNS Terpidana Korupsi, BKN: Harus Diberhentikan

Leave a Reply