Ilustrasi.
Ilustrasi.

Cegah Perdagangan Orang, Libatkan Masyarakat

KRIMINALITAS

JAKARTA, publikreport.com – Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Gugus Tugas (GT) Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Destri Handayani mengatakan, upaya preventif atau pencegahan merupakan salah satu cara pemutus mata rantai perdagangan orang.

“Kepedulian lingkungan dan masyarakat terhadap sekitarnya perlu dikuatkan kembali. Jangan sampai, ada salah satu warga di daerah mereka yang menjadi atau berpotensi menjadi korban TPPO,” kata Destri pada konferensi pers bersama Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri dan kementerian/lembaga anggota GTPPTPPO di Mabes Polri, Kamis, 13 September 2018.

BACA JUGA: Wagub: 60 Persen PSK di Papua, Perempuan Asal Sulut

“Dalam pencegahan dan penanganan TPPO, KemenPPPA telah menginisiasi pembentukan community watch di 255 desa yang tersebar di 21 kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” sambung Destri sebagaimana siaran pers Bagian Publikasi dan Media KemenPPPA yang diterima publikreport.com, Jumat, 14 September 2018.

BACA JUGA: Human Trafficking ke Papua Digagalkan Polisi

Pembentukan komunitas PPTPPO, menurut Destri, bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap praktek-praktek TPPO di daerah. Melibatkan masyarakat (grass root) seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, pendidik, PKK, organisasi masyarakat, dan lainnya secara langsung, diharapkan efektif untuk membantu pemerintah dalam pemberantasan TPPO.

BACA JUGA: Bareskrim Bongkar Sindikat Perdagangan Orang

Guna memberantas TPPO, Destri melanjutkan, KemenPPPA juga telah memberikan advokasi dan fasilitasi koordinasi kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan mengaktifkan GT PPTPPO di daerah masing-masing. Saat ini telah terbentuk sebanyak 32 GT PPTPPO tingkat provinsi dan 194 GT PPTPPO kabupaten/kota.

“KemenPPPA memfasilitasi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam menyusun rencana aksi daerah PPTPPP. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan TPPO serta kampanye publik tentang ‘Stop TPPO’ dan ‘Migrasi Aman’ di wilayah-wilayah prioritas TPPO. Serta memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pendamping Korban dalam penganan kasus TPPO sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan bagi korban TPPO,” paparnya. | DORANG

Leave a Reply