Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon Tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran (TA) 2019, Kamis, 20 September 2018.
Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon Tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran (TA) 2019, Kamis, 20 September 2018.

Ini Rancangan APBD TA 2019 Kota Tomohon

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Kamis, 20 September 2018, Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Harold Viktor Lolowang memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Kota Tomohon, yakni:

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp719.136.132.414, mengalami peningkatan sebesar 7,40%, dibandingkan TA 2018. Proyeksi pendapatan daerah bersumber dari:

  • PAD (Pendapatan Asli Daerah) ditargetkan Rp72.815.766.222, meningkat 55.69%.
  • Pajak Daerah ditargetkan Rp45.555.434.590, meningkat 77,72%.
  • Retribusi Daerah ditargetkan Rp11.826.921.625, meningkat 33,14 %.
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan Rp3.500.000.000, meningkat 84.35 %.
  • Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan Rp11.933.410.007, meningkat 15,25%.

Dana Perimbangan Umum, menurut Harold, secara umum juga mengalami peningkatan sebesar 2.66%, menjadi  Rp578.327.634.000. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah berjumlah sebesar Rp67.992.732.192.

Belanja Daerah sebesar Rp741,136,132,414, meningkat sebesar 7.19% jika dibandingkan TA 2018.

Krisis Air Bersih Landa Kinilow dan Tomohon Selatan

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp291.612.615.000.

Belanja Tidak Langsung ini, Harold mengungkapkan, antara lain untuk memenuhi kebijakan nasional, yaitu penganggaran kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar 5% serta memperhitungkan acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Juga pengalokasian anggaran untuk tunjangan TPP (Tambahan Penghasilan PNS) 13 dan TPP THR (Tunjangan Hari Raya) bagi PNS. Selain itu pula terjadi peningkatan pada belanja hibah, bantuan sosial dan pada belanja tidak terduga.

Kalimpesan, Mata Air atau Tempat Sampah?

Leave a Reply