Asisten Deputi Pelayanan Publik Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB, Noviana saat menerima kunjungan Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz beserta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, di Kantor Kementerian PANRB, Senin, 24 September 2018.
Asisten Deputi Pelayanan Publik Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB, Noviana saat menerima kunjungan Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz beserta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, di Kantor Kementerian PANRB, Senin, 24 September 2018.

MPP Harus Beri Kemudahan Kepada Masyarakat

JAKARTA, publikreport.com – Asisten Deputi Pelayanan Publik Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Noviana menegaskan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu pihak. Pemerintah harus bersinergi dengan sejumla instasi penyelenggara pelayanan publik daerah maupun pusat. Mewujudkannya harus berkoordinasi dengan KemenPANRB.

“Ini tak terlepas dari instansi pusat. Kita harus berkolaborasi,” jelasnya, Senin, 24 September 2018.

BACA JUGA: Masyarakat Menuntut Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan diadakannya MPP, menurut Noviana, untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, kehadiran MPP juga untuk meningkatkan daya saing global, terutama terkait perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

BACA JUGA: KemenPANRB Dorong Daerah Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik

MPP, Noviane menyatakan, harus berisi pelayanan yang sangat dibutuhkan warga setempat. Misalnya pelayanan kepolisian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (Dindukcapil), perbankan, keimigrasian, pertanahan, perpajakan, BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah) setempat dan lainnya.

“Bisa juga ada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penduduk sekitar,” ujarnya.

BACA JUGA: MenPAN RB: Tugas Pemerintah Beri Kemudahan Pelayanan

Kepada pemerintah daerah (pemda) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri PANRB Nomor 635/2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan MPP 2018, Noviana mengimbau, agar segera merealisasikan MPP. | DORANG

Leave a Reply