Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana memberikan motivasi kepada 20 CPMI ilegal di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center), Bambu Apus, Jakarta Timur.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana memberikan motivasi kepada 20 CPMI ilegal di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center), Bambu Apus, Jakarta Timur.

Perempuan Jangan Jadi Korban PJTKI

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana Yembise mengaku sedih mendengar informasi masih adanya CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang kerap bermasalah, karena dikirim secra ilegal oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia).

“Sudah banyak CPMI yang bercerita kepada saya bahwa mereka seringkali bermasalah karena PJTKI mengirim mereka secara ilegal, dan akhirnya mereka di luar negeri mendapatkan  masalah. Beberapa PJTKI juga menjanjikan pekerjaan yang bagus kepada para CPMI, namun kenyataannya sangat berbanding terbalik. Kita seharusnya malu karena ternyata kita dianggap sebagai budak disana. Saya merasa sedih. Mereka tidak menghargai hak dan harga diri kita sebagai perempuan,” tegas Yohana memberikan motivasi kepada 20 CPMI ilegal di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center), Bambu Apus, Jakarta Timur, melalui siaran pers Bagian Publikasi dan Media Kementerian PPPA, yang diterima publikreport.com, Rabu, 26 September 2018.

Kepada kementerian dan lembaga terkait, Yohana meminta, agar benar-benar menyaring perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja. Dan menyeleksi calon-calon tenaga kerja agar berkualitas.

BACA JUGA: Perdagangan Orang Masih Mengintai

“Kalian perempuan-perempuan hebat Indonesia, jangan buat diri kalian menjadi korban. Saya juga peringatkan kepada para PJTKI agar tidak mengorbankan perempuan Indonesia demi kepentingan kelompok tertentu. Jangan persiapkan mereka menjadi budak dan korban lagi di tanah orang. Sedangkan di Indonesia, para perempuan ini menjadi aset bangsa yang diberdayakan,” ujarnya.

Bagi pekerja migran, Yohana menjelaskan, teah ada peraturan yang melindungi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam undang-undang tersebut dicantumkan sanksi bagi para pelaku, sindikat, dan mafia yang ingin memperdagangkan para perempuan pekerja migran.

BACA JUGA: Kepolisian Gagalkan Human Trafficking ke Ternate

Kepada Yohana, beberapa CPMI mengaku, selama berada di penampungan PT MDM mereka mengalami pelanggaran hak, diantaranya dilarang keluar penampungan, bahkan beribadah dan mengontak keluarga.

“Selama di penampungan, saya dilarang pulang ke kampung halaman ketika orang tua saya meninggal. Padahal lokasinya di Bogor. Kami juga mendapatkan tempat tidur dan kamar mandi yang kurang layak. Handphone kami disita pada hari Senin-Jumat. Tidak diizinkan ke gereja pada hari minggu, dan disuruh mengerjakan tugas domestik oleh pemilik PT,” curhat salah seorang CPMI.

BACA JUGA: Human Trafficking ke Papua Digagalkan Polisi

Mendengar curhatan dari CPMI, Yohana menegaskan, pihaknya selalu peduli dengan korban-korban pekerja migran. Ingin menyelamatkan dan memberi jalan keluar agar mereka mendapatkan keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik.

“Kami bukannya menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Masih banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberdayakan perempuan. Para korban CPMI belum terlambat untuk keluar dari situasi ini. Mereka masih bisa berkumpul dengan keluarga dan memikirkan masa depan yang lebih cerah,” ucapnya.

BACA JUGA: Wagub: 60 Persen PSK di Papua, Perempuan Asal Sulut

Leave a Reply