Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Leader's Talk di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 09 Oktober 2018.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Leader's Talk di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 09 Oktober 2018.

Pengadaan CPNS, Sekretaris KemenPANRB: Jangan Sampai Merekrut Orang yang Salah

JAKARTA, publikreport.com – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Dwi Wahyu Admaji mengatakan, investasi yang paling mahal adalah pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Kalau gagal, maka proses manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) selanjutnya juga akan gagal.

“Jangan sampai kita merekrut orang yang salah,” ujar Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Leader’s Talk di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 09 Oktober 2018.

Reformasi manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), Dwi Wahyu menggarisbawahi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan itu, seleksi CPNS sepenuhnya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Tahun 2018 ini terdapat lebih dari 600 instansi pemerintah yang melakukan pengadaan CPNS. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuka lowongan CPNS. Pelaksanaan seleksi juga dilakukan di berbagai daerah, dengan menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendaftar dan melakukan tes sehingga menghemat biaya transportasi dan akomodasi.

“Pendaftaran dapat dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan terdapat 873 lokasi tes untuk CPNS tersebar di Indonesia. Artinya negara hadir melayani seluruh masyarakat,” ujar Dwi Wahyu.

Dengan sistem yang transparan, Dwi Wahyu melanjutkan, pemerintah berharap akan mendapatkan calon-calon ASN terbaik untuk membangun negeri.  Hal itu sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dijelaskan, di penghujung RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan dalam bidang SDM aparatur dilakukan berbasis Sistem Merit. Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“RPJMN ketiga ini merupakan jembatan menuju RPJMN keempat tahun 2020-2024, yang akan mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa dengan birokrasi yang baik maka pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang berkualitas, mengeksekusi kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. | DORANG

Leave a Reply