Ilustrasi.
Ilustrasi.

KPK dan Kejagung Selamatkan Rp3,4 Triliun Uang Negara

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Sejak 2014 hingga 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan proses hukum inkracht terhadap 362 terpidana kasus korupsi. Pada perioda ini, KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp3,4 triliun.

“Sejumlah aset juga disita dan dikembalikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan negara,” demikian siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP) RI yang diterima publikreport.com, Jumat, 26 Oktober 2018.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) di berbagai instansi juga terus dilakukan. Satuan Tugas (Satgas) Unit Pemberantasan Pungli (UPP) telah melaksanakan 5.070 kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai instansi dengan jumlah tersangka 8.290 orang.

Berkomitmen

Pemerintah yang bersih, terbuka, dan melayani adalah kunci untuk menjalankan pembangunan manusia Indonesia menuju bangsa pemenang. Kepercayaan terhadap pemerintah adalah modal dasar pembangunan bangsa.

Pemerintah terus meningkatkan upaya menjaga kepercayaan tersebut, antara lain dengan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Kendati masih terdapat banyak tantangan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum terus diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi, dan reformasi birokrasi yang bersandar pada pilar peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengendalian dan pengawasan internal serta peningkatan efektivitas kelembagaan.

Selain itu pemberantasan korupsi juga melibatkan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Upaya ini akan terus dilakukan tidak hanya untuk mewujudkan pemerintah  profesional yang berdaya saing dengan layanan publik berkualitas, tetapi juga membawa Indonesia bersaing dan memenangkan persaingan global.

Penegakan hukum terus dilakukan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil, transparan tanpa pandang bulu. Pemerintah telah menunjukan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi melalui koordinasi intensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan Agung. | DORANG

Leave a Reply