Lima nominasi dari kiri ke kanan: Sutopo Purwo Nugroho, Ahmad Basori, Hunggul Yodono Setiohadi Nugroho, Cris Kuntadi, dan Endang Yuli P.
Lima nominasi dari kiri ke kanan: Sutopo Purwo Nugroho, Ahmad Basori, Hunggul Yodono Setiohadi Nugroho, Cris Kuntadi, dan Endang Yuli P.

Mengenal 5 Besar PNS Inspiratif 2018

PUBLIK FIGUR

Dewan juri akhirnya berhasil memilih 5 dari 15 nominasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Inspiratif 2018, yakni Cris Kuntadi, Hunggul Yodono Setiohadi Nugroho, Ahmad Basori, Sutopo Purwo Nugroho, dan Endang Yuli P. Pengumuman itu dilakukan di studio 5 TVRI Jakarta, Kamis, 29 November 2018, malam, dan langsung dilakukan wawancara untuk selanjutnya akan disaring lagi menjadi 3 besar.

Penetapan 5 besar PNS Inspiratif ini menyusul penjurian yang dilaksanakan mulai Rabu, 28 November 2018. Sebelum pengumuman, mereka mengikuti city tour ke Perpustakaan Nasional dan Plasa Telkom.

***

Cris Kuntadi, adalah pria kelahiran Banyumas, 24 Juni 1969 dengan latar belakang seorang akuntan dan memliki kompetensi auditor. Penyandang sebelas gelar ini mengaku selalu belajar sesuatu yang baru.

Masuk menjadi PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan golongan IIb setelah lulus STAN dan sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan dengan pangkat kini Pembina Utama (IV/e).

Ketika di Pusdiklat BPK, ia menciptakan Model Sistem Kenali Kecurangan (Sikencur), rangkaian proses dan kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen entitas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian

***

Hunggul D Yudono Setiohadi Nugroho, adalah PNS Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Masuk tahun 1993, ditempatkan di Balai Teknologi Pengelolaan DAS Ujung Pandang dengan jabatan awal sebagai teknisi litkayasa dan kemudian pada tahun 1995 beralih ke jenjang peneliti. Sampai saat ini tetap bekerja sebagai peneliti dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Madya bidang Hidrologi dan Konservasi Tanah pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar.

Mulai tahun 2008 sampai saat ini, Hunggul beserta tim mendapatkan kepercayaan untuk membantu instansi kehutanan di berbagai daerah (Dinas Kehutanan, BKSDA, BTN) untuk menyusun rancangan dan membangun mikrohidro sebagai bagian dari kegiatan RHL dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di masing-masing instansi. Sampai tahun 2018 sudah membangun 20 lokasi PLTMH diseluruh Indonesia, atas biaya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ada juga yang swadaya murni masyarakat. Kini masyarakat pedesaan di pinggir hutan yang selama ini dalam kegelapan, mendapatkan terang dengan adanya kegiatan pembangunan PLTMH di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

***

Ahmad Basori, yang sering dipanggil “Om Bas” oleh rekan kerjanya merupakan auditor madya di Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Bidwas PKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pria kelahiran Jombang 42 tahun lalu dan berkesempatan untuk mengenyam pendidikan Diploma 3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1996 dan menjadi salah satu lulusan terbaik sehingga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan D-IV STAN tanpa harus menjalani ikatan dinas minimal 2 tahun seperti lulusan lainnya.

Tahun 2004 ia mulai bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dan sempat mutasi ke Perwakilan BPKP Sulawesi Barat. Mutasi telah mendorong Om Bas beserta rekan-rekannya menyusun aplikasi yang digunakan untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi tersebut diujicobakan kepada perangkat desa di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan berjalan dengan mulus. Sehingga aplikasi yang dikembangkan tersebut dilirik untuk diseleksi dengan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh pegawai di Perwakilan BPKP yang lain.

Keberhasilan ujicoba di Mamasa, serta fitur-fitur yang lebih lengkap maka aplikasi pengelolaan keuangan desa tersebut dipilih sebagai aplikasi yang digunakan oleh BPKP untuk membantu memberikan kemudahan serta tetap menjaga akuntabilitas perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Aplikasi tersebut di-launching pada tanggal 13 Juni 2015 dengan nama SIMDA Desa, kemudian diubah menjadi Siskeudes. Sampai saat ini aplikasi tersebut telah digunakan oleh 93,22% desa di Indonesia.

Selain dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Siskeudes juga memberi kemudahan bagi pemerintah desa dengan sekali input dapat menghasilkan berbagai dokumen dan laporan yang diperlukan. Siskeudes sebagai produk bersama Kemendagri dan BPKP diberikan gratis kepada desa sehingga memberikan potensi penghematan keuangan negara atau daerah dengan jumlah yang besar jika dibandingkan setiap desa membeli aplikasi dari pihak swasta.

Leave a Reply