Ilustrasi.
Ilustrasi.

PT MMP Minta Aktifkan Izin Tambang yang Sudah Dicabut, Respon Pemerintah?

JAKARTA, publikreport.com – PT. Mikgro Metal Perdana (MMP), tampak belum rela. Walapun izin usaha operasi dan produksi sudah dicabut pemerintah, perusahaan tambang ini masih berusaha meminta pengaktifan kembali izin tambang mereka di Pulau Bangka, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini, mereka berkirim surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Kementerian dan lembaga terkait mengadakan pertemuan dan memutuskan, tetap mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) soal pencabutan izin operasi produksi usaha MMP.

Dalam surat yang dikeluarkan KESDM 28 November 2018, diketahui MMP terakhir mengirimkansurat kepada kementerian itu pada 14 November 2018.

“Intinya meminta mengaktifkan kembali IUP MMP,” tulis Ego Syahrial, Sekretaris JenderalKESDM, dalam surat yang bersifat segera itu.

Menanggapi surat MMP, KESDM kemudian mengundang sejumlah pihak untuk rapat membahas permintaan ini.

Dalam surat bernomor 6557 Und/06/SJN.H/2018 ini undangan rapat pada Rabu, (5/12/18) di ruang rapat Sekatung Gedung Heritage KESDM pukul 2.00 siang.

Surat Sekjen KESDM itupun mengalamatkan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Deputi II Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko Maritim, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu, Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Deputi II Bidang Sosial Budaya dan Ekologi Kantor Staf Presiden, Dirjen Minerba, Inspektur Jenderal KESDM dan Bupati Kabuapten Minahasa Utara (Minut).

Surat ini juga ditembuskan kepada Menko Maritim, Menteri ESDM, Menteri KKP, Kepala BKPM, Kepala Kantor Staf Presiden dan Ketua KPK.

Dalam notulen rapat yang diperoleh Mongabay, rapat yang dipimpin Kepala Biro Hukum KESDM ini dihadiri Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Inspektur V KESDM, perwakilan masing-masing dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sekjen KLHK, Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Dirjen Minerba KESDM.

Leave a Reply