Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Perdagangan, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polres (Kepolisian Resort) dan Bea Cukai menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait keberadaan rokok ilegal di pusat perbelanjaan di Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 20 Desember 2018.
Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Perdagangan, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polres (Kepolisian Resort) dan Bea Cukai menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait keberadaan rokok ilegal di pusat perbelanjaan di Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 20 Desember 2018.

Tim Gabungan Sidak Rokok Ilegal di Minut

AIRMADIDI, publikreport.com – Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Perdagangan, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polres (Kepolisian Resort) dan Bea Cukai menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait keberadaan rokok ilegal di pusat perbelanjaan di Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 20 Desember 2018.

Tim gabungan ini mendatangi sejumlah tempat perbelanjaan seperti Alfamart, Indomart, Fresh Mart dan sejumlah pertokoan yang ada di pusat kota Airmadidi. Petugas Bea Cukai terlihat mengambil beberapa sampel rokok yang diduga ilegal untuk diperiksa.

Sidak dilakukan, menurut Kepala Satuan (Kasat) dan Pemadam Kebakaran (Pol PP & Damkar) Kabupaten Minut, Theodore Lumingkewas bertujuan, memeriksa peredaran rokok yang diduga karena tidak memiliki pita cukai ilegal.

BACA JUGA: Selamatkan Anak dan Perempuan dari Ancaman Rokok

BACA JUGA: Merasa Jadi Korban Diskriminasi, Perokok Bentuk Lembaga Ini

“Pengawasan rokok ini sangat penting mengingat pemerintah pusat dalam pemberian anggaran bagi hasil, di mana sebagian besar berasal dari cukai rokok. Seperti pajak kendaraan dan pajak bumi ada bagi hasil ke daerah. Demikian juga dengan cukai rokok ini,” jelasnya.

Pengawasan rokok ilegal ini, Theodore menambahkan, mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Minut Nomor 281 Tahun 2018 tentang pembentukan tim penerapan kawasan tanpa rokok dan pemberantasan rokok illegal. | GLENLY B

Leave a Reply