Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Harold Viktor Lolowang dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Selasa, 15 Januari 2019, menerima kunjungan Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut). Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Helda Tirajoh saat menyampaikan, menyerahkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Harold Viktor Lolowang dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Selasa, 15 Januari 2019, menerima kunjungan Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut). Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Helda Tirajoh saat menyampaikan, menyerahkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ini Penilaian Ombudsman pada Pemerintah Kota Tomohon

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Selasa, 15 Januari 2019, melakukan kunjungan ke Kantor Walikota Tomohon. Kedatangan Tim Ombudsman yang dipimpin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Helda Tirajoh untuk menyampaikan,  menyerahkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Hasil penilaian menunjukan masih rendahnya kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk, khususnya mengenai ketidakpastian hukum perijinan investasi. Kondisi ini dapat berdampak pada pelayanan publik yang buruk, berpotensi mengakibatkan perilaku koruptif dan menurunnya kewibawaan pemerintah,” kata Helda di depan Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Harold V Lolowang serta jajaran di ruang kerja Walikota  Tomohon.

Mengenai hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi Pemerintah Kota Tomohon, menurut Helda, dari 55 produk layanan administrasi diperoleh nilai 67,17.

“Penilaian kepatuhan ini sudah dilaksanakan secara berkelanjutkan oleh Ombudsman setiap tahun sejak 2015,” ujarnya.

Presiden: Jika Pelayanan Publik Cepat dan Transparan, Tidak Ada Suap

Leave a Reply