Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin 28 Januari 2019.
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

Wagub Sampaikan Permasalahan Batas Negara ke Menko Polhukam dan Mendagri

MANADO, publikreport.com – Langsung kepada Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Wiranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw menyampaikan berbagai permasalahan pengelolaan batas negara yang ada di Sulut.

Permasalahan lintas batas negara yang disampaikan, antaranya penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Filipina dengan alasan Indonesia merubah  secara sepihak pas lintas batas sesuai Undang-Undang (UU) Tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Filipina. Kemudian masalah undocumented citizen keturunan Sangihe-Filipina dan Filipina-Sangihe yang berdasarkan data UNHCR sekitar 8.500 jiwa berada di Filipina Selatan. Selanjutnya permasalahan Kapal Roro yang dicanangkan Presiden RI guna melayani perdangan Indonesia-Filipina hanya 2 kali saja berjalan, karena muatan dari Sulut tidak memadai serta permasalahan ekspor seperti komoditi sarang burung walet terhalang karena ketentuan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI yang kurang menunjang.

“Saya berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju,” kata Steven OE Kandouw pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

BACA JUGA: Pemprov Usulkan Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Impor 7 Produk

BACA JUGA: Di Miangas Sementara Dibangun Bandara

Mendagri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan Rakor dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan. Selain itu Rakor juga merupakan momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya. | VERONICA DSK

Leave a Reply