Ilustrasi.
Ilustrasi.

17 Februari 2019, Pendaftaran Online PPPK Ditutup

JAKARTA, publikreport.com – Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Mudzakir mengungkapkan, pendaftaran online Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah dimulai sejak Selasa 12 Februari 2019.

“Pendaftaran PPPK akan ditutup pada Minggu 17 Februari 2019,” jelas Mudzakir, Selasa 12 Februari 2019.

Pendaftaran ini dibuka, menurut Mudzakir, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Permen menetapkan pendaftaran secara daring/online dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id.

BACA JUGA: Profesional, Diaspora, dan Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Seleksi PPPK pada tahap ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II (Kategori Dua) yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Seleksi kompetensi yang dilakukan untuk PPPK, Mudzakir menjelaskan, meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Seleksi PPPK ini juga akan dilakukan wawancara berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas,” jelasnya.

BACA JUGA: Pembayaran Gaji ASN Sering Terlambat, Salah Siapa?

Untuk jabatan guru, Mudzakir melanjutkan, diperlukan kualifikasi berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dan masih aktif mengajar. Sementara bagi jabatan dosen, dipersyaratkan memiliki kulifikasi pendidikan paling rendah S-2 (strata dua) dan masih aktif bertugas di instansi pemerintah.

Pada jabatan tenaga kesehatan, dibutuhkan pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) dan masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan instansi pemerintah. Sedangkan untuk jabatan penyuluh pertanian diperlukan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) jurusan pertanian atau sederajat dan masih aktif bertugas. Untuk tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, dibutuhkan bagi mereka yang memiliki pendidikan paling rendah sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan fungsional yang akan diduduki.

BACA JUGA: PPPK, Solusi Bagi Eks Honorer K-II

Dengan adanya kesempatan tersebut, TH Eks K-II, dosen PTN baru, dan tenaga penyuluh pertanian yang memenuhi syarat diimbau untuk segera mendaftar. Di samping itu, Mudzakir menegaskan bahwa sistem seleksi akan dilaksanakan secara transparan, bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN. | DORANG

Leave a Reply