Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pelayanan Publik Akan Dievaluasi

JAKARTA, publikreport.com – Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Damayani Tyastiani menegaskan, unit pelayanan publik di setiap pemerintah daerah akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelayanan itu bekerja.

“Untuk daerah yang hasil evaluasinya kurang baik, kita akan lakukan pembinaan khusus,” ujar Damayani pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah, Rabu 13 Februari 2019 di Jakarta.

Pemerintah daerah, Damayani mengatakan, didorong agar menyusun standar pelayanan (SP) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Meski diakuinya, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyusun standar pelayanan, namun masih ada beberapa unsur yang belum ada dalam proses penyusunannya. Salah satu catatan penting dalam penyusunan standar pelayanan adalah melibatkan masyarakat. Catatan lain, standar pelayanan belum lengkap dan publikasinya tidak maksimal.

“Dokumen pelibatan masyarakat belum tersedia sepenuhnya,” jelasnya.

Setiap unit pelayanan, menurut Damayani, juga harus membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP), yakni kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara parisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Beberapa hal yang dibahas dalam FKP ini diantaranya penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi kebijakan, atau masalah terkait pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan FKP, Damayani melanjutkan, harus dilaporkan ke KemenPANRB setiap tahun. Tahun 2018 lalu, ada enam pemerintah daerah di wilayah III yang sudah melaporkan FKP, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Pemerintah Kabupaten Kebumen, Wonogiri, Banjarnegara, Pemerintah Kota Surakarta dan Gorontalo.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik, Damayani memaparkan, pemerintah daerah juga perlu terintegrasi dengan aplikasi LAPOR!. Saat ini, aplikasi LAPOR! sudah ada versi 3.0 yang lebih modern. Fitur terbaru dari aplikasi ini adalah layout dan screen yang lebih responsif, otonomi instansi, serta data dan statistik laporan yang mudah diakses. Ada tiga kegiatan utama yang akan dilakukan, yakni membuat rencana aksi pengelolaan pengaduan, bimbingan teknis, dan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan.

BACA JUGA: Standar Pelayanan Publik Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat

BACA JUGA: Masyarakat Menuntut Kualitas Pelayanan Publik

BACA JUGA: Pelayanan Publik, Adakah Perubahan Paradigma?

Leave a Reply