Ilustrasi.
Ilustrasi.

Seleksi PPPK, Kota Tomohon Belum Serahkan Usulan ke KemenPANRB

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Pemerintah Kota Tomohon belum menyerahkan usulan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Selain Kota Tomohon juga terdapat Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Data di KemenPANRB hingga Kamis 14 Februari 2019, pemerintah daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang telah menyerahkan usulan, masing-masing:

  • Pemerintah Provinsi Sulut
  • Pemerintah Kota Manado
  • Pemerintah Kota Kotamobagu
  • Pemerintah Kabupaten Minahasa
  • Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut)
  • Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel)
  • Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw (Bolmong)
  • Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut)
  • Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel)
  • Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim)
  • Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
  • Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

“Bagi yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, tidak akan dilaksanakan pengadaan PPPK Tahap I pada pemerintah daerah (pemda) tersebut,” tegas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPANRB, Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Kamis 14 Februari 2019.

17 Februari 2019, Pendaftaran Online PPPK Ditutup

Sebelumnya, Setiawan mengatakan, KemenPANRB telah mengirim surat kepada 530 pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019. Masing-masing kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan, harus menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.

Dari surat tersebut, menurut Setiawan, sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan PPPK. Pemerintah akan mengadakan seleksi PPPK pada daerah-daerah sesuai dengan usulan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran online PPPK sejak 12 Februari 2019 melalui laman sscasn.bkn.go.id dan ditutup 17 Februari 2019. Seleksi PPPK pada tahap ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian. Disamping itu, seleksi ini juga dibuka untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru pada Kementerian Ristekdikti.

Video: Pesan KPK Bagi Pemerintah Kota Tomohon

Leave a Reply