Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Vonnie Aneke Panambunan saat bertanya ke salah satu petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada ibadah syukur 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minut, Senin 18 Februari 2019 di Lapangan Sarongsong yang dirangkai dengan rencana penyaluran secara simbolis PKH tahap pertama.
Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Vonnie Aneke Panambunan saat bertanya ke salah satu petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada ibadah syukur 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minut, Senin 18 Februari 2019 di Lapangan Sarongsong yang dirangkai dengan rencana penyaluran secara simbolis PKH tahap pertama.

Bupati Tolak Bantuan Pemerintah Pusat

AIRMADIDI, publikreport.com – Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Vonnie Aneke Panambunan, menolak menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp12,6 miliar. Pasalnya, bantuan pemerintah pusat dinilai tidak tepat sasaran.

“Ini sangat tidak tepat sasaran. Kalau perlu dana tersebut dikembalikan ke kementerian terkait lagi,” kata Vonnie Aneke Panambunan pada ibadah syukur 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minut, Senin 18 Februari 2019 di Lapangan Sarongsong yang dirangkai dengan rencana penyaluran secara simbolis PKH tahap pertama.

Anggaran tersebut lebih baik tidak disalurkan, Vonnie menjelaskan, karena adanya masyarakat kurang mampu yang tidak menerima bantuan program tersebut.

“Ketimbang banyak warga saya yang sakit hati, lebih baik penyerahan secara simbolis PKH ini saya tidak lakukan,” tegasnya.

BACA JUGA: Pilkada, VAP Nyatakan Siap

BACA JUGA: Petani di Minut Terima Bantuan Alsintan

BACA JUGA: Rp33 M, Untuk Pembangunan Infrastruktur

Kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pendataan penerima PKH, Vonnie meminta, kiranya dapat mengcover seluruh masyarakat kurang mampu. Camat, lurah dan hukum tua (kumtua), akan dipanggilnya, guna koordinasi pendataan kembali penerima tahap kedua.

“Kami akan klarifikasi kembali penerima PKH ini. Jangan sampai warga mampu menerima bantuan pemerintah pusat tersebut,” ujarnya.

Diketahui, ada 7 syarat untuk mendapatkan bantuan PKH, yaitu memiliki ibu hamil/nifas/anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun), anak usia SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15), anak usia 15-18 tahun, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas. | GLENLY B

Leave a Reply