Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tenaga Pendamping Diserukan Kawal Dana Desa

MANADO, publikreport.com – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw menyerukan kepada seluruh tenaga pendamping untuk mengawal pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan baik, sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

“Tenaga pendamping desa harus menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa. Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya,” tegas Steven pada sosialisasi Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas pembangunan Dana Desa dan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Dana Desa dan evaluasi pendamping P3MD dan PD Provinsi Sulut serta penyerahan BPJS Ketenagaankerjaan kepada tenaga pendamping profesional bertempat di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa 05 Maret 2019.

Para pendamping desa, Steven berharap, terlibat aktif dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksananan pembangunan desa.

“Program Dana Desa ini mungkin program satu-satunya yang ada di dunia. Apalagi, besaran Dana Desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus naik,” ujarnya.

Tahun 2019 ini, Steven menjelaskan, Dana Desa di Sulut sekitar Rp1,2 triliun. Dana ini dimintanya harus benar-benar dioptimalkan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga  pengawasan.

“Dana Desa ini tidak termasuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan diperiksa langsung oleh jaksa dan polisi, aparat penegak hukum jika ada indikasi penyalagunaan Dana Desa. Jadi jangan main-main,” bebernya.

Dana Desa, Steven melanjutkan, idealnya harus berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat umum, sesuai program Nawacita Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Harus betul-betul, output dan outcome, jangan cuma jadi, tapi tidak ada pemanfaatannya,” katanya.

BACA JUGA: Kejaksaan (Terus) Terima Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Leave a Reply