Junaidi Bawenti, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Junaidi Bawenti, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penertiban APK, Bawaslu Gandeng Sat Pol PP dan Kesbangpol

POLITIK

TAHUNA, publikreport.com – Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sangihe guna penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Sat Pol PP selaku eksekutor, sedangkan Kesbangpol selaku pihak yang mengeluarkan ijin individu terkait APK yang sudah terpasang.

Demikian dijelaskan Ketua Bawaslu Sangihe, Junaidi Bawenti kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu 13 Maret 2019.

“Ini merupakan langkah guna penegakan aturan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU), termasuk Peraturan Bupati (Perbup) terkait APK,” tegas Junaidi.

Letak APK yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Junaidi, akan ditertibkan. Terkait hal ini, Bawaslu sudah melakukan rapat yang melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) bersama KPU, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan (Dinhub), peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan melibatkan Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar).

BACA JUGA: Oknum Kacabdin Dituding Kampanye Caleg di Sekolah
BACA JUGA: Dugaan Kampanye di Sekolah, Bawaslu: Kami Sudah Melakukan Investigasi

BACA JUGA: Pileg, Jumlah Kursi DPRD Sangihe Berubah

BACA JUGA: Medsos, Bawaslu Nyatakan Belum Ada Temuan dan Laporan

Berdasarkan kesepakatan, Junaidi melanjutkan, APK  yang belum mendapatkan surat keputusan dari KPU, tetapi dipasang difasilitas publik menjadi fokus penertiban. Sedangkan  APK yang ditancapkan dilokasi privat, masih akan dikoordinasikan dengan KPU. Apakah, APK tersebut sudah mendapatkan keputusan atau tidak.

“Jika tidak memiliki ijin, maka kami mengimbau agar segera ditertibkan sendiri,” ujarnya.

Selain pada fasilitas publik/pemerintah, Junaidi mengatrakan, jika APK dipasang pada fasilitas gereja sudah pasti akan ditindaki. Karena, fokus penetiban, selain yang berada pada fasilitas pemerintah. | ARIFIN M

Leave a Reply