Ilustrasi.
Ilustrasi.

Penyusunan Standar Pelayanan Harus Libatkan Masyarakat

DENPASAR, publikreport.com – Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jeffrey Erlan Muller mengatakan pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan sekaligus evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan.

Pelibatan masyarakat itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem yang adil, transparan, dan akuntabel,” kata Jeffrey di Denpasar, Provinsi Bali, Selasa 26 Maret 2019.

Pembentukan standar pelayanan, Jeffrey menegaskan, harus melalui komunikasi dua arah, antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan atau masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tanggapan serta mencari masukan berkaitan dengan kebijakan penerapan standar pelayanan di masing-masing unit penyelenggara layanan.

“Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembentukan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), seperti dialog, diskusi, maupun Forum Group Discussion (FGD) antara penyelenggara layanan, masyarakat, akademisi, serta stakeholder terkait. Upaya ini agar masyarakat mengetahui prosedur serta mekanisme yang akan diterapkan pada sebuah unit layanan,” jelasnya.

Saat ini, menurut Jeffrey, tidak sedikit masyarakat yang masih mengeluhkan layanan pemerintah, baik dari waktu layanan, prosedur layanan, maupun adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

BACA JUGA: Standar Pelayanan Publik Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Leave a Reply