Ilustrasi.
Ilustrasi.

Penyusunan Standar Pelayanan Harus Libatkan Masyarakat

BACA JUGA: Masyarakat Menuntut Kualitas Pelayanan Publik

Analis Kebijakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Wahyuni mengungkapkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan berupa kecepatan, ketepatan, dan akurasi. Untuk menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat perlu pelibatan masyarakat itu sendiri dalam pembentukan standar pelayanan. Karena dengan hal tersebut masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Namanya standar harus dibikin mudah agar mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang susah dimengerti, partisipatif, akuntabel, transparansi, dan mudah diakses. Jangan sampai mereka kesusahan dalam melihat dan mengakses standar layanan,” ujarnya.

Penetapan standar pelayanan merupakan amanah UU, yang juga sebagai sarana informasi dan panduan yang jelas baik bagi pelaksana pelayanan atau pengguna layanan. Selain itu, Tri mengatakan, standar pelayanan juga bertujuan memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan dari publik.

Peneliti Puslatbang KDOD LAN, Andi Wahyudi menilai bahwa FKP bertujuan memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara dan masyarakat, mulai dari rancangan hingga evaluasi. FKP sendiri merupakan wadah bagi penyusunan standar pelayanan, penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Manfaat dari FKP menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan, karena setiap perangkat daerah memiliki kemampuan berbeda, ada daerah kaya bisa beli sarana dan prasarana dan kasih intensif untuk pegawai, ada yang tidak bisa beli sarana dan prasarana, jadi selaraskan kemampuan dan kemauan masyarakat,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply