Kampus UKIT YPTK di kompleks Bukit Inspirasi Tomohon.
Kampus UKIT YPTK di kompleks Bukit Inspirasi Tomohon.

Terpidana Kasus Block Grant UKIT Bersuara

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Salah satu terpidana kasus Korupsi Block Grant Proyek Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi (P2MT) di Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tahun Anggaran (TA) 2003 dan 2004, Piet Hein Wongkar berharap fenomena politik buram yang mencengkram UKIT dan GMIM dapat dilenyapkan oleh seluruh warga GMIM.

“Kasus ini punya backround politik yang sangat kuat. Yang lain tak terseret, membuat imbas alaminya terus berulang sampai saat ini,” kata mantan Rektor UKIT ini saat bertemu publikreport.com, Jumat 05 April 2019.

“Mereka yang harusnya ikut bertanggung-jawab terlepas bebas saat itu. Dan konspirasi sama yang bisa terus mengancam kita, haruslah dilenyapkan,” sambung Piet yang kini menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Papakelan, Tondano.

Kasus ini, Piet menceritakan, muncul setelah dirinya memenangkan Pemilihan Rektor UKIT pada tahun 2005.

“Kebetulan saya ketua panitia pengadaan barang/jasa yang waktu itu. Pengadaan adalah komputer. Kemudian saya dilaporkan oleh orang suruhan dari calon rektor yang saya kalahkan ketika itu. Dalam kasus ini, logikanya Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM saat itu selaku kuasa pengguna anggaran harus ikut bertanggung jawab seperti kami,” ungkapnya.

Dirinya bersama Altje Lumi, Ferry Muaja dan Refly Lumenta, Piet mengatakan, divonis Pengadilan Negeri (PN) Manado pada Juni 2017 dengan hukuman 4,5 tahun penjara.

“Kami berempat baru diputus bersalah pada bulan Juni 2017 dalam kasus block grant UKIT YPTK tahun 2004. Dalam PK (Peninjauan Kembali) I tahun 2016 kami divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta setiap orang. Kemudian dalam PK II tahun 2017 kami divonis 1 tahun penjara dengan denda Rp200 juta setiap orang. Sekarang kami boleh keluar karena karena ada program asimilasi beternak babi dan ayam,” jelasnya.

Saat ini, Piet menceritakan, mereka sudah tua, fisik kian menurun, sehingga mereka berempat berpikir akan membayar denda agar bisa bebas.

“Kami semua sudah tidak mudah lagi. Fisik kami sudah menurun. Kami punya anak cucu. Kami sudah berpikir untuk membayar denda yang Rp200 juta itu. Tapi apakah ada aturan pengurangan besaran denda karena kami sudah jalani hampir setengah masa tahanan normal,” ujarnya bertanya.

Diketahui, proyek Block Grant UKIT 2003-2004 jadi bermasalah hukum karena 4 personil panitia pengadaan barang/jasa menyetujui dengan cara menanda tangani semua dokumen pekerjaan yang disodorkan oleh saksi Maxi Donald Gahung, yang otomatis terseret dalam perkara ini.

Terpisah, Penatua Refly Sumarauw dari wilayah Tanawangko mengatakan, dirinya bertanya-tanya mengapa kasus UKIT Wenas tak pernah selesai. Menurutnya pengelola UKIT yang sah adalah Yayasan GMIM YPTK, bukan Yayasan AZR Wenas.

“Sampai saat ini kasus UKIT Wenas tak pernah selesai. Ini akibat buruk bagi institusi GMIM yang pernah atau masih menyimpan oknum-oknum penghancur UKIT. Kalau mau jujur, pengelola UKIT yang sah adalah Yayasan GMIM YPTK dan bukan AZR Wenas. Silahkan lihat putusan MA (Mahkamah Agung) yang kemudian dikaburkan oleh konspirasi tingkat tinggi para oknum berpengaruh di GMIM,” katanya. | JOPPY JW

Leave a Reply