Ilustrasi.
Ilustrasi.

Setiap Pemilu Mereka Mengatasnamakan Rakyat

Musim kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 disana-sini terpampang baliho-baliho berbagai ukuran, lengkap dengan foto, lambang partai, nomor urut dan jargon para calon legislatif (caleg) maupun calon presiden dan wakil presiden (capres). Rata-rata jargon, adalah mengatasnamakan rakyat, misalnya dengan tulisan ‘siap mengabdi untuk rakyat’, ‘mengemban amanat rakyat’, berjuang untuk rakyat’ dan lain-lain.

Jargon-jargon itu ditulis dengan menggunakan font yang menarik di samping foto yang berukuran sangat besar. Untuk meraup suara sebanyak-banyaknya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, para caleg ini mengatasnamakan rakyat. Mengatasnamakan rakyat ini bukan hanya dipakai caleg pendatang baru (mereka yang baru sekarang menjadi caleg, atau telah berkali-kali menjadi caleg, namun belum terpilih menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif), tetapi juga dipakai para caleg incumbent (mereka yang sekarang duduk sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif).

Lalu, benarkah mereka akan berjuang untuk rakyat, atau…?

Cloud Hosting Indonesia

Membuat baliho dan bahan/alat kampanye untuk Pemilu tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara di sana-sini, rakyat rakyat masih berteriak karena melihat infrastruktur yang rusak, kemiskinan, kekumuhan, orang-orang prasejahtera, dan masalah sosial lainnya. Adakah caleg pendatang baru, maupun caleg incumbent yang benar-benar, sungguh-sungguh, akan berpihak kepada rakyat sebagai jargon yang mereka tulis pada baliho masing-masing.

Mengapa untuk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif mereka tidak berbuat dulu bagi rakyat, dan bagi mereka caleg incumbent seharusnya dapat lebih menonjolkan prestasi selama menjadi wakil rakyat. Ya, apa yang telah dibuat bagi rakyat? Bukankah sebagian besar caleg mempunyai ‘modal’ yang besar ketika bertarung di Pemilu?

Banyak APK Caleg Langgar Keputusan KPU

Pertanyaan ini tentunya akan dijawab, saya akan berjuang setelah saya terpilih menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif (dalam fungsi kontrol, anggaran, membuat undang-undang/peraturan daerah). Nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Sementara sebagian rakyat berpikir, ketika mereka duduk nyaman di legislatif, mereka bukan menjadi wakil rakyat, tapi kebanyakan menjadi wakil partai politik melalui fraksi di lembaga rakyat itu.

Infrastruktur Jalan yang Tak Terurus

Leave a Reply