Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibukota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 29 April 2019.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibukota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 29 April 2019.

Ratusan Triliun Dibutuhkan Untuk Pindahkan Ibukota Negara

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 – Rp466 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada rezising jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah pusat pindah ke ibukota baru, dengan menggunakan data 2017 akan dibutuhkan ibukota baru dengan penduduk perkiraannya 1,5 juta. Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 20%, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Skenario kedua apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASN-nya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektar.

Dari situ kita mencoba membuat estimasi besranya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dollar AS . Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” papar Bambang.

Menurut Bambang, sumber pembiayaan bisa berasal dari 4 sumber, yaitu dari APBN khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Kemudian KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, Bambang mengatakan, pada skenario 1 porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an trilun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta. Bambang menambahkan, apabila ingin merealisasikan pemindahan ibukota ini, ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” jelasya.

Selain itu, Bambang melanjutkan, badan otorita ini juga harus melakukan persiapan dan pembangunan dari menyusun struktur pola tata ruang, membangunan infrastrukturnya dan gedung fasilitas pemerintahan, mengendalikan proses pembangunan sarana prasarana, serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik lainnya.

Bappenas Usulkan di Luar Jawa di Wilayah Tengah Indonesia

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada tiga alternatif yang dibahas dalam kajian rencana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta itu.

Alternatif pertama adalah ibukota tetap di Jakarta tetapi dibuat government district atau distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah di seputaran istana dan Monas dan sekitarnya itu akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.

Itu adalah alternatif pertama yang berarti harus tentunya mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” jelas Bambang seraya menambahkan, kerugiannya tentunya ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Leave a Reply