Ilustrasi. Kendaraan dinas.
Ilustrasi. Kendaraan dinas.

Pulkam, ASN Dilarang Gunakan KenDis dan Terima Parsel

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA: Ini Tanggal Cuti Bersama PNS di Tahun 2019

Selain itu, para aparatur negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berinolikasi pada tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: Ada Cuti Bersama, ASN Diwarning

Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarda dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

BACA JUGA: Tak Salurkan THR, Perusahaan Bakal Diberikan Sanksi

Disampaikan juga bagi pimpinan Kemeneterian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah/ dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi dengan memberikan imbauan kepada para pegawai dengan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, para pimpinan instansi juga dapat menerbitkan surat edaran terbuka melalui media massa yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara. | DORANG

Leave a Reply