Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kejujuran Membangun

Pemimpin (kepala daerah) dan orang dekat disekelilingnya harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kroni. Siapapun pemimpin yang mengelola uang rakyat (APBD) adalah pemimpin yang dipilih rakyat (dengan suara terbanyak). Hebatnya lagi sang pemimpin dan para pembantunya (pejabat eselon) juga adalah tokoh masyarakat/agama, sehingga kejujuran dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semoga selalu menjadi terdepan dan diutamakan.

***

Di setiap era pemerintahan, masyarakat selalu menginginkan adanya perubahan dalam pembangunan baik sarana maupun prasarana. Harapan-harapan rakyat ini selalu disandarkan pada para politisi ketika ada pesta demokrasi yang disebut Pemilihan Umum (Pemilu) – Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepala daerah (gubernur, walikota dan bupati) terpilih, dilantik dan menjalankan roda pemerintahan dan di daerah masing-masing dibantu para birokrat/aparatur sipil negara. Disamping tentunya mendapat bisikan-bisikan dari orang dekat atau disebut ring satu bahkan ring setengah. Kepala daerah dan para pembantunya (birokrat) diawasi para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun oleh para aktifis yang membentuk, tergabung dalam lembaga pemantau non pemerintah atau yang dikenal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jalannya roda pemerintahan (pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) ditunjang dengan penganggaran yang dibuat setiap tahun atau dikenal dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD demikian halnya dalam hal pertanggungjawabannya.

Besaran APBD setiap tahun selalu naik, tergantung daerah masing-masing ada yang mencapai ratusan miliar, ada yang sudah mencapai triliun. Uang APBD ini bersumber dari rakyat, sehingga selalu dikatakan harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan infra dan suprastruktur.

Lalu, benarkah APBD yang selalu naik setiap tahun anggaran kemudian benar-benar kembali ke masyarakat?

Sudahkah masyarakat memahani dan tahu isi APBD hingga pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari dinas, badan (perangkat daerah) yang menjalankannya?

Apakah publik mengetahui pos anggaran kepala daerah (gubernur, walikota, bupati dan para wakilnya), berapa besarannya?

Leave a Reply