Pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: Petrus Riski/Mongabay Indonesia)
Pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: Petrus Riski/Mongabay Indonesia)

13 Tahun Semburan Lapindo, Pemulihan Hak Warga Belum Tuntas

Sejumlah warga dari Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), yang merupakan korban lumpur Lapindo, mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawa 110 Surabaya, Rabu 29 Mei 2019. Mereka membentangkan spanduk tuntutan penuntasan kasus lumpur Lapindo yang telah berlangsung sejak 29 Mei 2006.

Para peserta aksi yang merupakan korban lumpur tergabung dalam beberapa elemen, seperti Kelompok Perempuan Korban Lapindo Ar-Rohmah, Korban Lapindo menggugat, serta kaum perempuan dari Sanggar Al-Faz. Mereka kompak, menyatakan kasus Lapindo masih jauh dari tuntas, masih menyisakan berbagai permasalahan.

Yang jelas pencemaran air, udara, dan tanah. Air sumur yang dulu bisa diminum sekarang tidak layak. Masyarakat yang dekat tanggul, tanamannya hitam, busuk, dan mati bila terkena lumpur. Baunya menyengat,” kata Khobir, perwakilan dari Korban Lapindo Menggugat.

Kondisi ini dibenarkan Muawanah, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang seluruh wilayahnya tenggelam. Muawanah pindah, kini tinggal di sebelah barat Porong yaitu di wilayah Kecamatan Krembung, namun masih merasakan bau menyengat. Tidak hanya itu, air sumur juga tercemar.

Airnya tidak layak pakai. Keseharian kami beli untuk minum,” ujarnya.

Masalah ganti rugi, Muawanah menyebut masih ada sejumlah warga yang belum terlunasi dari segi tanah dan bangunan. Khususnya aset warga berupa pondok pesantren, pabrik, juga lahan kosong dan sawah.

Kalau saya alhamdulillah sudah dibayar. Harapannya semua bisa diselesaikan, mohon bantuan Ibu Gubernur,” imbuhnya.

Harwati, dari Kelompok Perempuan Ar-Rohmah asal Desa Siring, mengatakan persoalan lumpur selama ini hanya dilihat ganti rugi semata. Sementara, banyak hak warga yang hilang pasca-luapan yang belum mendapat perhatian.

Hak warga yang sudah pindah maupun masih tinggal di sekitar area terdampak. Utamanya kesehatan, tidak ada jaminan. Warga mengeluarkan biaya ekstra untuk berobat,” katanya.

Luapan lumpur menenggelamkan belasan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yang semburannya sampai saat ini belum berhenti. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo [BPLS] membangun tanggul keliling agar luapan tidak melebar, sementara sebagian aliran lumpur panas di buang ke Sungai Porong.

Jaminan kesehatan

Walhi Jawa Timur telah melakukan penelitian terkait kualitas tanah dan air di sekitar area terdampak lumpur, 2008 hingga 2016. Hasilnya menunjukkan ada kandungan polycyclic aromatic hydrocarbon [PAH] hingga 2.000 kali diambang batas normal.

Leave a Reply