Pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: Petrus Riski/Mongabay Indonesia)
Pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: Petrus Riski/Mongabay Indonesia)

13 Tahun Semburan Lapindo, Pemulihan Hak Warga Belum Tuntas

PAH menurut program lingkungan PBB [UNEP], merupakan senyawa organik berbahaya bersifat karsiogenik yang dapat memicu kanker. Sedangkan laporan tim kelayakan permukiman bentukan Gubernu Jawa Timur menyebutkan level pencemaran udara oleh hydrocarbon mencapai 8.000 hingg 220 ribu kali lipat di atas ambang batas.

Level tinggi logam berat juga ditemukan dalam tubuh biota di Sungai Porong, tempat pembuangan lumpur. Sementara, kontaminasi logam berat terdeteksi di sumur warga sekitar tanggul lumpur.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, pemulihan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat di sekitar tanggul harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.

Kami mendorong pemulihan lingkungan dan kualitas hidup warga. Level kesehatan warga harus menjadi fokus, jangan sampai menurun. Pemerintah harus merespon, misalnya dengan memberikan jaminan kesehatan,” imbuhnya.

Kondisi buruk ini makin bertambah dengan keluarnya izin pengeboran barak menjadi pengeboran baru. Namun, ditolak sejumlah warga setempat.

Berkaca dari kasus Lapindo yang menghasilkan kerusakan besar, sudah saatnya pemerintah menghentikan seluruh pertambangan di kawasan padat huni. Pertambangan dalam bentuk apapun adalah berisiko tinggi, masyarakat sekitar jadi korban,” paparnya.

Rere menyebut sistem pendataan administrasi oleh pemerintah daerah juga tidak maksimal. Hal ini didasari tidak adanya data warga yang menjadi korban, yang terpaksa pindah maupun mengalami gangguan kesehatan. Hal ini tentunya menghambat pemulihan.

Seperti di Porong, hingga saat ini tidak diketahui berapa jumlah korban, pindah kemana, termasuk penyakit yang diderita,” katanya.

Hilangnya hak warga berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial budaya, perlu dipikirkan menyeluruh pemerintah. Hal ini juga dipengaruhi rencana penghapusan administrasi desa-desa yang tenggelam. Bila dilakukan akan menyulitkan warga mengurus pencatatan administrasi kependudukan.

Sektor pendidikan sebanyak 63 sekolah tenggelam, menyebabkan ribuan anak kehilangan tempat belajar. Jangan sampai berlarut,” tandasnya. | MONGABAY.co.id

Leave a Reply