Seorang perempuan nelayan Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah (Jateng) mengolah ikan kecil dengan cara dikeringkan saat musim paceklik. (Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia)
Seorang perempuan nelayan Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah (Jateng) mengolah ikan kecil dengan cara dikeringkan saat musim paceklik. (Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia)

Perempuan Nelayan, Profesi Berat tanpa Pengakuan Negara. Ada Apa?

Salah satu temuan KIARA adalah mereka memberikan kontribusi ekonomi lebih dari 60 persen bagi perekonomian keluarga,” ungkapnya.

Dari catatan Pusat Data KIARA, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling menderita secara berganda, khususnya akibat proyek reklamasi di 42 wilayah di Indonesia dan proyek tambang pesisir di 26 wilayah di Indonesia. Sebanyak 79.348 keluarga nelayan terdampak akibat proyek reklamasi serta lebih dari 35.000 keluarga nelayan, terdampak proyek tambang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mereka memiliki beban yang sangat berganda. Saat suami mereka kehilangan penghasilan karena lautnya rusak, perempuan nelayan terus bekerja untuk menafkahi keluarga. Dalam kondisi ini, dimana kehadiran pemerintah?” tanya Susan.

Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nasional Indonesia (PPNI) Masnuah mengatakan, perjuangan yang dilakukan para perempuan nelayan di seluruh Nusantara patut untuk diapresiasi oleh semua pihak. Karena tugas perempuan nelayan sangat kompleks dan melibatkan banyak kalangan dan tak terbatas pada sektor perikanan saja. Paling utama, perempuan nelayan harus memastikan rumah tangganya tetap berjalan saat para suami sedang pergi melaut.

31 nelayan dari Tambakpolo (Demak) sendiri sudah terbiasa melaut sejak 30 tahun lalu. Hasil tangkap mereka dijual hingga Semarang, Jateng, namun tidak pernah sekali pun perempuan nelayan mendapatkan fasilitas Negara,” jelasnya.

Berkelompok

Dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan, Masnuah merasa bangga karena bisa ikut mendampingi proses selama dua tahun untuk mendapatkan kartu asuransi nelayan bagi 31 perempuan nelayan tersebut. Sejak akhir Maret 2019, 31 perempuan tersebut akhirnya resmi terdaftar sebagai bagian dari industri perikanan nasional dan berhak mendapatkan kartu asuransi nelayan.

Selain advokasi untuk kartu asuransi nelayan, Masnuah menjelaskan, di saat yang sama PPNI juga berjuang untuk mengakses bantuan bagi tiga kelompok perempuan pengolah terasi, fasilitas dua kelompok olahan laut mendapat cool box, dan fasilitas pelatihan dan peralatan sarana produksi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN).

Dari capaian tersebut, Masnuah mendapat pelajaran berharga bahwa perempuan nelayan penting untuk bisa beroganisasi ataupun berkelompok. Dengan cara itu kelompok perempuan bisa punya daya tawar dalam keputusan-keputusan publik. Pun demikian dengan asuransi untuk nelayan perempuan, itu mustahil kalau mereka tidak lebih dulu berorganisasi dan belajar bersama mengenali hak-hak ekonomi maupun sosial budaya.

Jangankan mendapat asuransi dan akses pada bantuan yang umumnya masih berorientasi gender-lelaki, selama ini bahkan di masyarakat dan di pemerintah pun paradigma nelayan itu selalu laki-laki. Seolah perempuan nelayan itu tidak dianggap. Padahal perempuan juga banyak yang melaut. Tidak hanya menunggu hasil tangkapan para nelayan laki-laki,” tegasnya.

Menurut Masnuah, keberadaan perempuan nelayan di Indonesia sangat penting, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup dan kohesi sosial. Tak hanya itu, banyak di antara mereka sudah berkontribusi pada upaya penyelamatan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan fakta tersebut, Masnuah menyayangkan dengan penyematan identitas perempuan nelayan yang masih dititipkan pada status identitas profesi suami mereka sebagai nelayan. Hingga saat ini, perempuan nelayan, baik secara budaya maupun kebijakan, masih dilekatkan pada suami mereka dan itu juga diperkuat dengan UU No.7/2016 yang masih belum memberi pengakuan terhadap profesi perempuan nelayan.

Masnuah menambahkan, di samping belum adanya pengakuan politik dari Pemerintah, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban akibat kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau yang berwatak ekstraktif, eksploitatif, dan merampas ruang hidup masyarakat.

Untuk itu, Masnuah menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang terbukti merampas ruang hidup perempuan nelayan. Dalam kondisi tersebut, Negara harus hadir untuk perempuan nelayan dengan cara memberi pengakuan dan memberikan perlindungan ruang hidup mereka. | MONGABAY.co.id

Leave a Reply