Ilustrasi.
Ilustrasi.

Ratusan Kasus Agraria, Pemerintah Janji Selesaikan

JAKARTA, publikreport.com – Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang dibentuk sejak 2016 lalu, telah menerima 666 laporan kasus konflik agraria, seluas 1.457.084 hektare, dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak. Selain itu, TPPKA juga menerima pengaduan dari surat, surat elektronik dan pengaduan langsung dari masyarakat.

Hasil analisis TPPKA, diketahui sebagian besar konflik agraria yang diadukan masyarakat dikarenakan maladministrasi pelayanan pertanahan, tumpang tindih izin/konsesi atas tanah dan SDA (Sumber Daya Alam), proses pemberian ganti kerugian yang tidak adil, dan berlarutnya penyelesaian akibat pendekatan yang semata-mata legal formal, dan sebagainya,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) TPPKA, di Bina Graha, Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Berdasarkan profil pengaduan 666 kasus tersebut, menurut Moeldoko, terdapat 413 kasus memiliki informasi pendukung yang cukup, sehingga dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan analisa TPPKA sedikitnya 167 kasus yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, 92 kasus diselesaikan dalam jangka menengah, dan 154 kasus yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya, 253 kasus belum memiliki informasi pendukung yang lengkap sehingga belum ditindaklanjuti.

Rapat Tingkat Menteri yang dihadiri, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya, menyepakati untuk mempercepat penyelesaian 167 kasus yang masuk kategori dapat diselesaikan dalam jangka pendek itu.

Pemerintah, Moeldoko melanjutkan, sedang berusaha mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah yang ditempuh melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta membangun sinergi penanganan lintas kementerian dan lembaga. Setiap kementerian lembaga telah menunjuk pejabat penanggungjawab untuk koordinasi lintas kementerian lembaga tersebut.

Dalam Rapat Terbatas Menteri ini, KSP menyerahkan dokumen digital yang berisi daftar kasus beserta seluruh data-data pendukungnya kepada kementerian/lembaga terkait. Moeldoko menegaskan, bahwa keadilan agraria menjadi perhatian serius pemerintah, dan Rapat Tingkat Menteri ini merupakan langkah penting dalam percepatan penyelesaian konflik agraria tersebut.

BACA JUGA: Bertahun-tahun Warga Minahasa Tak Kunjung Terima Sertifikat Tanah

Leave a Reply