Alih fungsi lahan menjadi wilayah tambang liar di Gorontalo. Foto: Burung Indonesia
Alih fungsi lahan menjadi wilayah tambang liar di Gorontalo. Foto: Burung Indonesia

Bumi Krisis Keanekaragaman Hayati

Pelestarian keragaman hayati sekaligus mengolah sumber daya alam berkelanjutan telah dilakukan tiga desa di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Desa Ambela, Desa Bengel, dan Desa Rae Selatan, sejak mengikuti Program Kemitraan Wallacea pada 2016

Demplot pertanian organik yang mereka kelola mampu menghasilkan bahan pangan sehat. Warga juga menghentikan penggunaan pestisida dan mengendalikan hama sexava secara alami. Atas upaya tersebut, ketiga desa ini ditetapkan oleh Bupati Talaud sebagai Desa Konservasi.

Melalui program yang sama, Desa Nuha dan Desa Bantilang di pinggir Danau Matano dan Towuti membuat tata ruang desa berdasarkan kearifan mereka. Ruang kampung dibagi beberapa fungsi yaitu permukiman, produksi, dan lindung. Berbekal peraturan desa, warga secara sadar menghentikan perambahan hutan lindung untuk perkebunan merica. Aturan ini pun berlaku tegas terhadap orang luar yang coba membuka lahan di kawasan hutan.

Tak ketinggalan, di pesisir Boano, Solor Selatan, Lembata, dan beberapa lokasi lain pada Program Kemitraan Wallacea, para nelayan menghidupkan lagi praktik perikanan ramah lingkungan dengan membentuk daerah perlindungan laut [DPL] tingkat desa.

Di zona inti DPL, tidak dibolehkan ada penangkapan ikan menggunakan alat apa pun. Sedangkan di zona perikanan berkelanjutan, nelayan bebas menangkap ikan asal menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Dalam waktu kurang setahun, inisiasi ini berhasil memulihkan perairan pesisir yang ditandai berlimpahnya ikan. Nelayan lebih mudah, lebih dekat, dan lebih banyak mendapat ikan ketimbang bom dan racun ikan masih merajalela.

Di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), model efektif ini menjadi inspirasi dicadangkannya kawasan konservasi perairan daerah Banggai Darat, Laut dan Kepulauan [Dalaka] seluas 869,059.94 hektar[vii].

Pemimpin negara hingga daerah, maupun sektor, dengan otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu mampu menggerakkan perubahan-perubahan yang berarti bagi penyelamatan keanekaragaman hayati. Untuk selanjutnya, perlindungan keanekaragaman hayati dijadikan amanat rencana pembangunan.

Mengutip Joseph Settele, wakil ketua IPBES: “Manusia tidak perlu panik namun perubahan drastis harus segera dimulai karena pendekatan business as usual tak akan cukup,” harus dilakukan dengan tindakan nyata. Menyelamatkan lingkungan dan keanekaragaman hayati, dari pemanfaatan tak lestari, harus ditunjukkan.

Referensi:
[i] http://www.saveporodisa.info/cerita-lapangan/penggaraman-basmi-sexava
[ii] https://palopopos.fajar.co.id/2016/08/11/hutan-lindung-beralih-jadi-kebun-lada/, https://www.mongabay.co.id/2016/03/27/ketika-magnet-merica-mengikis-hutan-lindung/, http://news.rakyatku.com/read/83062/2018/01/18/luwu-timur-darurat-perambahan-hutan,
[iii] https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
[iv] Lebih jauh laporan IPBES menyatakan bahwa 75% lingkungan darat dan 66% lingkungan laut mengalami perubahan drastis akibat tindakan manusia. Dari isu spesies, 1 juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade ke depan baik di darat maupun di laut. Dari isu pangan, sejak 1970 produksi pangan naik 300% sementara 23% lahan mengalami degradasi. Pada isu lautan dan perikanan, Di sektor perhutanan, meski terjadi penurunan bukaan hutan namun diperkirakan 50% perluasan sektor pertanian dan perkebunan menyebabkan hilangnya hutan termasuk monokultur. Tingkat urbanisasi yang tinggi (100% sejak 1992) mengkhawatirkan pada meningginya kebutuhan pangan dan hilangnya produksi pangan, kekhawatiran juga terjadi pada kualitas kesehatan.
Dari aspek pencemaran, sebanyak 80% air limbah yang dibuang di saluran-saluran air meracuni sungai, danau dan lautan tanpa diolah,bersamaan dengan 400 metrik ton logam berat, racun dan buangan industri. Sampah plastik di lautan meningkat sepuluh kali lipat sejak 1980 dan mengancam kehidupan 86% penyu, 44% burung laut dan 43% mamalia laut (the guardian 2019).
[v] Dikutip dari pernyatan Sir Robert Watson, Ketua IPBES pada IPBES Global Assessment Preview May 2019
[vi] Perairan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur (NTT), Perairan Labobo-Bangkurung, Banggai Laut (Sulawesi Tengah), perairan Pulau Boano, Seram Bagian Barat (Maluku), dan perairan Lembata (NTT)
[vii] Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Propinsi Sulawesi Tengah

*Penulis adalah Head of Conservation and Development, Burung Indonesia.
**Penulis adalah Peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Tulisan ini opini penulis | MONGABAY.co.id

Leave a Reply