Ilustrasi koperasi.
Ilustrasi koperasi.

Pemerintah Sediakan Lahan untuk Koperasi

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah menyediakan lahan yang cukup untuk dapat dikelola oleh koperasi melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial. Koperasi dapat diberikan hak milik atas lahan ataupun izin pengelolaan selama 35 tahun atas kawasan hutan. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan.

Sumber lahan reforma agraria, menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution berasal dari tanah-tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) atau HGU yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, lahan transmigrasi, serta kawasan hutan yang dilepaskan untuk reforma agraria. Sementara lahan perhutanan sosial seluruhnya bersumber dari kawasan hutan yang dicadangkan untuk masyarakat sekitar hutan.

Reforma agraria dan perhutanan sosial ada dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini untuk mendukung perbaikan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan,” jelas Darmin pada Hari Koperasi, di Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng), Jumat 12 Juli 2019.

Satu koperasi, Darmin menjelaskan, dapat mengelola sekurang-kurangnya satu klaster. Dengan sistem klaster, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu, misalnya sengon dan jagung. Dengan sistem ini, usaha tani diharapkan dapat memiliki daya saing, mencapai skala ekonomi, dan produktivitas yang cukup.

Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa-desa tersebut,” ujarnya.

Dengan sistem klaster, Darmin mengatakan, transformasi sistem pertanian yang bersifat subsisten akan bertransformasi menuju pertanian yang bersifat komersial. Selain itu, hal ini juga akan menjadikan pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen akan menjadi lebih baik.

Di samping layak untuk mendapatkan hak milik tanah objek reforma agraria ataupun izin pengelolaan perhutanan sosial, Darmin melanjutkan, koperasi akan mendapatkan bantuan berupa sarana produksi pertanian, bibit unggul, dan penyediaan fasilitas pasca panen seperti pengering ataupun gudang.

Leave a Reply