Jemmy Kuhu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Utara (Minut).
Jemmy Kuhu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Utara (Minut).

Pemekaran Kecamatan Kepulauan Didukung Sekdakab Minut

AIRMADIDI, publikreport.com – Adanya wacana pemekaran kecamatan di wilayah kepulauan yang diusulkan oleh legislator Kabupaten Minahasa Utara (Minut), mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minut, Jemmy Kuhu MA.

“Memang pemekaran di wilayah kepulauan yang ada di Likupang sangat baik karena bisa mendekatkan pelayanan pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 16 Juli 2019.

Meski demikian, menurut Jemmy, pemekaran kecamatan harus sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2019 tentang pemekaran kecamatan. Dalam peraturan tersebut ada persyaratan yang paling penting dipenuhi yakni letak geografis dan jumlah penduduk.

“Sebelum dilakukan pemekaran kecamatan, harus lebih dahulu dilakukan pemekaran desa. Sebab pemekaran kecamatan akan membutuhkan proses hingga ke pemerintah pusat,” jelas Jemmy yang didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hubungan Masyarakat (Humas), Afry Malingkonor.

BACA JUGA: Minut Dinilai Perlu Pemekaran Kecamatan

BACA JUGA: Daerah Otonom dan Permasalahan Tapal Batas

Sebelumnya, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minut, Denny Sompie mendesak perlunya pemekaran kecamatan di wilayah kepulauan agar masyarakat tidak membutuhkam waktu dan jarak yang jauh guna mendapatkan pelayanan pemerintah.

Adapun kecamatan yang baru perlu dimekarkan adalah Kecamatan Mantehage, Nain, Talise dan Gangga dan Bangka.

Pemekaran kecamatan ini perlu karena tidak ada moratorium. “Moratorium hanya pemekaran Kabupaten/Kota dan belum berlaku untuk kecamatan,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Likupang Timur ini. | GLENLY B

Leave a Reply