Ilustrasi.
Ilustrasi.

Langgar Netralitas, Ratusan ASN Terancam Sanksi

JAKARTA, publikreport.com – Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik. Namun kasus dugaan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik, seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Data Kedeputian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), per Januari 2018-Juni 2019, sebanyak 991 Aparatur Sipil Negara ASN diduga terlibat dalam pelanggaran netralitas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Mohammad Ridwan mengemukakan, dari jumlah 991 ASN itu, 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik.

Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing,” kata Ridwan dalam siaran persnya Selasa 23 Juli 2019.

Sebelumnya BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten) pada 04-10 Juli 2019. Mengingat dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99.5% berstatus pegawai instansi pemerintah daerah.

Ketentuan jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk ASN yang terbukti melanggar netralitas, menurut Ridwan, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas, yaitu:

Leave a Reply