Ruang Staf Khusus Bupati Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) tarhadap kepala daerah dan delapan orang lainnya, Jumat 26 Juli 2019.
Ruang Staf Khusus Bupati Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) tarhadap kepala daerah dan delapan orang lainnya, Jumat 26 Juli 2019.

Jual Beli Jabatan, Kemendagri: Memalukan

KRIMINALITAS

JAKARTA, publikreport.com – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menilai, tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.

Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” tegas Bahtiar, Sabtu 27 Juli 2019, menyusul adanya penangkapan terhadap Bupati Kabupaten Kudus, Mohammad Tamzil, dalam OTT KPK terkati jual beli jabatan di daerahnya, Jumat 26 Juli 2019.

Kemendagri, menurut Bahtiar, selalu mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

Kita sering ingatkan, apalagi pak menteri (Mendagri, Tjahjo Kumolo) gencar meningkatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” jelasnya.

Area rawan korupsi tersebut, Bahtiar melanjutkan, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos (bantuan sosial), berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan. Tak hanya itu, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. Namun, kembali pada individu masing-masing.

Kita sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupgah di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing,” ujarnya. | DORANG

Leave a Reply